Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Nasdem Muhammad Farhan menyampaikan, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memiliki tantangan berat.

Hal ini terkait Budi Arie Setiadi yang dilantik sebagai Menkominfo RI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada Senin (17/7/2023) lalu.

"The biggest challange (tantangan terberat) tentang pengelolaan dana implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Berat banget lho, itu ekspektasinya tinggi tapi implementasinya berat," kata Farhan, kepada awak media di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (20/7/2023).

Baca juga: Respons Dugaan 337 Juta Data Dukcapil Bocor, Menkominfo Budi Arie: Nggak Masuk Akal

Tak hanya itu, ia mengatakan, saat ini DPR juga sedang menunggu peraturan pemerintah terkait UU PDP, revisi UU ITE, dan UU Penyiaran.

Dari tiga aturan tersebur, Farhan mengungkapkan, ia kurang meyakini UU Penyiaran akan bisa diselesaikan Menteri Budi Arie.

"Terakhir yang saya kurang yakin bisa selesai itu soal revisi UU Penyiaran, karena di UU Penyiaran yang baru nanti kita akan bicara soal definisi penyiaran yang ujungnya nanti masuk ke pengumpulan data," ucap Farhan.

Lebih lanjut, ia menaruh perhatian terkait langkah Budi Arie yang akan membuat tim pengawasan media sosial.

Farhan kemudan mengingatkan eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) itu agar tak hanya melakukan pengawasan pada media sosial mainstream saja.

"Jangan terjebak masalah TikTok aja. Karena ada banyak platform lain yang sifatnya sama dengan media sosial yang menggunakan PSE," ucap Farhan.

"Yang kita tunggu-tunggu itu memberikan manfaat dan rasa aman kepada semua orang. Karena yang perlu diperhatikan nanti soal micro targeting, apakah nanti melanggar hukum atau tidak ya ini harus diawasi Kemenkominfo," sambungnya.

Meski demikian, Farhan meyakini Budi Arie bisa menyelesaikan tugas sebagai Menkominfo dengan baik, dalam sisa masa jabatan setahun terakhir, bahkan meski dianggap sebagai perpanjangan tangan dari Presiden Jokowi.

"Kalau presiden yakin, saya yakin (bis menyelesaikan tugas). Semua menteri perpanjangan tangan Jokowi, itu mah udah pasti," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Nasdem marah karena jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dalam Kabinet Indonesia Maju diberikan kepada non-Nasdem.