Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie memastikan penanganan kebocoran data 337 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Ditjen Dukcapil Kemendagri terus berlanjut.

Kini, Kemenkominfo sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memegang data-data kependudukan masyarakat Indonesia.

Termasuk di antaranya: instansi pemerintahan, bank, dna perusahaan telekomunikasi.

"Pengelolaan data kan banyak instansi, bank ngumpulin data, telekomunikasi kalau jadi pelanggan ngumpulin data. karena itulah lagi lakukan koordinasi," kata Budi Arie saat ditemui di Kejaksaan Agung, Senin (24/7/2023).

Koordinasi dilakukan untuk memastikan instansi mana yang mengalami kebocoran data.

Selain itu, koordinasi juga dilakukan dalam rangka memberi imbauan untuk menjaga data pribadi masyarakat.

"Supaya teman-teman intansi-instansi yang mengumpulkan data itu supaya jaga hak datanya, jangan dibocorin. Nah, ini kebocorannya dari instansi mana? Itu yang perlu dicek," ujarnya.

Untuk informasi, dugaan kebocoran data pada Dukcapil Kemendagri ini awalnya diungkap oleh akun Daily Dark Web di Twitter pada Sabtu (15/7/2023).

Disebutkan olehnya, ada 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum hacker.

Dalam tangkap layar laman forum hacker itu, si peretas dengan nama akun RRR mengklaim mencuri 337 juta baris data kependudukan tersebut dari laman resmi dukcapil.kemendagri.go.id. Ratusan juta data itu berisikan NIK, tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, nomor paspor, hingga jenis disabilitas.