Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras pada bulan Oktober, November, dan Desember 2023.
Bantuan beras tersebut ditujukan kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Nantinya, setiap KPM akan menerima 10 kg bantuan beras per bulannya.
"Saya sampaikan tadi akan ada tambahan bansos ke masyarakat paling rentan Oktober, November dan Desember dengan memberikan 10 kg beras per bulan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita Edisi Juli 2023, (24/7/2023) dikutip dari laman Bulog.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi akan menugaskan Perum Bulog untuk menyiapkan stok bansos beras ini.
"Kami telah menugaskan Bulog untuk mempersiapkan penyaluran bantuan pangan beras bulan Oktober, November, dan Desember 2023 mendatang," ujar Arief.
Baca juga: Panic Buying di AS setelah India Umumkan Larangan Ekspor Beras
"Sehingga nantinya bantuan ini dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli dan upaya pengendalian inflasi pangan, di mana kita akan menghadapi momentum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024," terang Arief.
Penyaluran bantuan beras ini merupakan lanjutan dari program penyaluran bantuan pangan kepada 21,353 juta KPM dengan total bantuan beras mencapai 640.000 ton yang telah rampung dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu pada bulan Maret, April dan Juni 2023.
Beberapa waktu yang lalu, Arief mengapresiasi sejumlah pihak sebagai transporter dalam penyaluran bantuan pangan beras yang tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia.
"Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi yang dibangun selama ini khususnya Perum Bulog dan PT Pos Indonesia, DNR logistic, Pemda, satgas pangan serta stakeholder terkait lainnya, sehingga penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulanan ini telah berjalan dengan baik." ujarnya seusai menghadiri Rapat Terbatas yang dipimpin Jokowi pada Selasa (18/07/2023) di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari laman Badan Pangan Nasional.
Arief mengatakan, dalam proses penyaluran bantuan mengalami berbagai tantangan di lapangan.
Mulai dari validasi data KPM hingga kondisi akses distribusi ke daerah-daerah terpencil khususnya di provinsi-provinsi baru, seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
Untuk itu, seiring berkembangnya sistem pemerintahan di daerah tersebut, Arief mendorong penguatan sistem logistik pangan yang dapat menopang stabilitas pasokan pangan di wilayah tersebut.
(Tribunnews.com, Widya)