TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). 

Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto. 

Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan, seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali.

Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas. 

"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," kata Doli dalam keterangan yang diterima, Senin (31/7/2023).

Hal itu disampaikan Doli saat menggelar konferensi pers di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Minggu (30/7/2023).

Doli menambahkan, pertemuan 38 DPD Golkar provinsi dengan Airlangga Hartarto adalah inisiatif para ketua DPD. 

Pasalnya, kata Doli, DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar. 

"Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," ujar Doli. 

DPD Golkar seluruh provinsi di Indonesia juga menyatakan memberikan mandat pada Airlangga dalam proses negosiasi, strategi, dan momentum terkait Pilpres 2024. 

"Kami sudah melihat ketua umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan parpol," ujar Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar ini. 

Ahmad Doli menegaskan seluruh DPD Golkar juga mendorong Airlangga bisa tetap bersama dan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Termasuk dalam menghadapi Pilpres 2024. 

"Kami sangat berharap Pak Airlangga bisa bersama membangun komunikasi yang intensif untuk menghadapi agenda kedepan, agenda pemerintah dan pemilu bersama dengan Pak Jokowi," kata Doli. 

Kemudian, 38 Ketua DPD juga menyatakan siap tempur di wilayah masing-masing untuk kemenangan Partai Golkar di Pemilu 2024. Baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pilkada.

Baca juga: Tak Setuju Munaslub Partai Golkar, JK: Itu Akan Lebih Menurunkan Harkat Partai

"Kami ini pakai seragam yang sama, ini seragam baru kami, kuning loreng, ini menunjukkan kami siap tempur di lapangan," tandasnya.