Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie menjelaskan terkait jargon 'PSI Menang, BPJS Gratis' yang sempat viral melalui berbagai baliho di sejumlah daerah serta diunggah dalam bentuk video di kanal YouTube PSI.
Awalnya, Grace mengungkapkan bahwa kesehatan adalah hak dari masyarakat dan tertuang pula dalam Pasal 28 H ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 UUD 1945.
"Jadi berdasarkan konstitusi kita, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan adalah hak yang melekat untuk setiap warga negara," ujarnya dalam program Livi On Point di YouTube Kompas TV, Rabu (2/8/2023).
Kemudian, Grace menilai anggaran untuk BPJS Kesehatan dapat ditingkatkan yang sebelumnya di angka Rp 113,47 triliun berdasarkan anggaran tahun 2021.
Dirinya pun lalu membandingkan dengan subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah hingga lebih dari Rp 500 triliun dan dapat dilakukan tiap tahunnya.
"Jadi itu ada di kebijakan anggaran," ujarnya.
Baca juga: Berkat Program JKN yang Diselenggarakan BPJS Kesehatan, Ma Uning Tak Khawatir Biaya Persalinan
Lantas, Grace pun menilai pengeluaran BPJS telah tertutupi dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan pemerintah dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Berdasarkan data tahun 2021, dari total anggaran BPJS sebesar Rp 113,47 triliun kemudian, kata Grace, separuhnya atau sekitar Rp 51 triliun telah tertutupi dari PBI dan KIS.
Sementara sisanya, sambungnya, dapat ditutupi dengan pengalihan kebijakan anggaran lainnya seperti diambilnya sedikit porsi dari tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
"PPn kita kan baru naik dari 10 persen jadi 11 persen. Saat ini penerimaan kita dari PPn itu Rp 680 triliun. Proyeksinya tahun depan itu Rp 780 triliun."
"Kalau kita ambil satu bagian dari 11 persen tadi, kita sudah dapat Rp 68 triliun jadi udah lebih dari cukup untuk nutupin kekurangan tadi," jelasnya.
Baca juga: Partai Buruh Tolak Pemerintah Berlakukan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan
Selanjutnya, Grace mengungkapkan cara lain pengalihan anggaran untuk BPJS yaitu dari subsidi BBM.
"Subsidi BBM itu kan Rp 500 triliun, ambil Rp 50 T aja ditambah (pengalihan anggaran) Ppn tadi," tuturnya.
Kemudian, Grace menilai pengambilan pajak dari cukai rokok juga bisa dialihkan untuk membiayai BPJS.
Dengan adanya hitung-hitungan itu, Grace menegaskan jika PSI lolos ke parlemen, maka terkait permasalahan dalam BPJS akan menjadi prioritas untuk dibahas.
"Kita harus masuk proses legislasi. Jadi ada Undang-undang yang harus diubah yaitu Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS."
"Jadi kalau PSI masuk ke Senayan, ini akan menjadi agenda prioritas kita untuk kita perjuangkan," jelasnya.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)