TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mempertanyakan prosedur tahapan-tahapan di ajang Miss Universe Indonesia buntut dugaan pelecehan seksual yang dialami para kontestan.

"Miss Universe adalah kontes kecantikan, nilainya adalah keanggunan seorang wanita (paras dan intelektualnya), tujuanya adalah meningkatkan derajat wanita, keuntungannya adalah budaya indonesia yang mendunia. Itu, hakikat dari Miss Universe," ujarnya, Kamis (10/8/2023).

Ia mengatakan baru kali ini mendengar kontestan diminta bugil saat sesi pengecekan tubuh (body checking) sejak pertama kali Indonesia ikut ajang Miss Universe pada 1974.

"Sejak 1974 miss universe di Indonesia, sepertinya baru kali ini ada kasus bugil-bugilan kayak gini. Mengharuskan body checking full telanjang, di tempat umum, kemudian pose bugil.Apakah SOPnya seperti itu? Saya rasa tidak. Ini akal-akalan oknum penyelenggara."

"Jujur, sebagai sesama wanita saya sangat kaget dan sedih, saya tahu persis apa yang di rasakan mereka. Pasti merasa sangat terlecehkan, kesehatan mentalnya bisa terganggu, drop, kami wanita se-Indonesia tertampar dengan kasus ini," katanya.

Zita meminta pemerintah turun tangan dan Polri mengusut tuntas kasus ini karena wanita merupakan wajah sebuah bangsa.

“Kalau wanitanya lemah, mudah dilecehkan, artinya itu gambaran dari bangsa kami, lemah dan mudah di lecehkan. Maka, jaga dia, wanita,” kata dia.

Bakal cabut izin

Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bakal mencabut izin penyelenggaraan Miss Universe Indonesia jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Seperti diketahui, terkuak dugaan kasus pelecehan yang dialami finalis Miss Universe Indonesia (MUID) 2023.

Dugaan itu bermula dari pengakuan seorang finalis berinisial PJ, yang mengaku foto tanpa busana dengan alasan body checking.

Pun dikatakan PJ, sesi body checking sebenarnya tidak ada dalam rundown acara saat itu.

Hingga kini muncul dugaan banyak korban pelecehan seksual di MUID 2023 yang memilih bungkam atau menolak speak up.

Lantaran banyak finalis yang disebut diancam lewat sambungan telepon untuk tidak berbicara ke publik.

Kemenparekraf  bakal mencabut izin penyelenggaraan Miss Universe Indonesia jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Kemenparekraf saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak penyelenggara Miss Universe Indonesia untuk mendapatkan klarifikasi atas isu yang beredar.

Jika memang ada pelanggaran maka Kemenparekraf mendorong Kepolisian untuk menindak tegas pelaku.

"Dan memberikan sanksi yang sesuai bahkan jika itu berarti harus mencabut izin penyelenggaraan," tulis keterangan Kemenparekraf kepada Tribunnews.com, Kamis (10/8/2023).