TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR sekaligus Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Nasyirul Falah Amru menyarankan pemerintah bersinergi dengan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dalam memasarkan motor listrik. 

Hal itu disampaikan politisi yang akrab disapa Gus Falah itu menanggapi rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menerbitkan aturan baru subsidi pembelian motor listrik. 

Melalui aturan baru itu, nantinya semua kalangan masyarakat bisa menikmati subsidi motor listrik, dengan catatan satu NIK KTP untuk pembelian satu unit kendaraan.

"Kebijakan Kemenperin itu bagus, tapi tanpa bantuan kekuatan civil society seperti NU, kebijakan yang bagus itu akan sulit sampai dan terasa di akar rumput," ujar Gus Falah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/8/2023). 

Ia menyebut, realisasi penyaluran subsidi motor listrik yang masih sangat minim membuktikan kebijakan tersebut kurang terasa gaungnya di masyarakat.

Sehingga, rencana Menteri Perindustrian menghapus empat syarat kriteria penerima subsidi motor listrik tak cukup bila tak bersinergi dengan masyarakat. 

"NU sebagai organisasi yang memiliki jaringan kepengurusan sampai ke desa-desa, bisa membantu pemerintah memasarkan motor listrik ke akar rumput. Dan Gus Yahya selaku Ketum PBNU sudah menegaskan hal itu pada Juni lalu," ujarnya. 

Baca juga: Gus Falah: Peringatan Bulan Bung Karno Bentuk Machtsvorming Menangkan Ideologi

"Motor listrik ini kan memang banyak manfaatnya, seperti ramah lingkungan dan irit bahan bakar, sehingga selaras dengan prinsip NU yang mendorong pengembangan teknologi untuk kemaslahatan umat, ” tambah putra ulama NU Ponorogo, KH Amru Al Mutasyim itu.