News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

DPR Sambut Positif Jokowi Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi, Berharap Tak Ada Lagi Kekisruhan PPDB

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni. Komisi X DPR RI menyambut baik respons Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang akan mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi X DPR RI menyambut baik respons Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang akan mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni berharap, ada kebijakan untuk mengakhiri kekisruhan yang terjadi setiap kali PPDB berlangsung.

Baca juga: VIDEO Jokowi Pertimbangkan Hapus Sistem Zonasi PPDB

"Apresiasi atas kepedulian bapak presiden terkait dengan kekisruhan PPDB kemarin," kata Ali saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (11/8/2023).

"Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan kebijakan yang sesuai sehingga tidak lagi ada kekisruhan ketika PPDB berlangsung," imbuhnya.

Legislator Partai Gerindra itu mengungkapkan, menguat wacana untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) PPDB.

Sebab masalah PPDB terus terjadi setiap tahun, dengan kasus yang berbeda di setiap daerah.

"Karena banyak kasus yang berbeda di setiap daerah, ini tentu akan menjadikan catatan-catatan buat Komisi X, apakah sistem zonasi ini akan dihilangkan atau dikaji ulang atau bagaimana," ucap Ali Zamroni.

Ali Zamroni menambahkan, penyelesaian kisruh zonasi PPDB harus melibatkan seluruh stakeholder terkait.

Termasuk para kepala dinas yang mengetahui langsung permasalahan di lapangan.

Baca juga: Mendikbudristek Didesak Revisi Aturan Soal PPDB Zonasi

"PPDB pada dasarnya untuk meratakan jumlah siswa di antara sekolah tetapi kenyataannya siswa itu hanya menuju satu sekolah tertentu yang merasa bagus," ucapnya.

"Dan ini kendalanya memang adalah fasilitas pendidikan kita yang belum merata, dan tentu harus ada jalan keluar dari pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jolo Widodo (Jokowi) akan mempertimbangkan menghapus kebijakan sistem zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Hal itu disampaikan Presiden usai menjajal LRT di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

"Dipertimbangkan," kata Jokowi.

Pemerintah kata Presiden sedang meninjau implementasi kebijakan tersebut.

Pemerintah akan melihat terlebih dahulu kelebihan dan kekurangan dari penerapan sistem zonasi tersebut.

"Akan dicek secara mendalam dulu plus minusnya," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini