Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, kasus Budiman Sudjatmiko perlu menjadi evaluasi bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko tengah ramai diperbincangkan usai mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024.
Diketahui PDIP sendiri sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.
Menurut Ujang, PDIP perlu melakukan evaluasi menyikapi hal itu, mengingat partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut memiliki citra sebagai partai yang solid.
"Tentu ini jadikan evaluasi bagi PDIP, sesungguhnya ada apa."
"Karena kalau kita lihat PDIP ini kan dianggap partai yang solid, partai yang kuat, menang pemilu dua kali berturut-turut, tetapi kok akhir-akhir ini ketika menghadapi Pilpres 2024 PDIP mengalami jalan terjal, gesek-gesekan termasuk persoalan internal PDIP tersebut," kata Ujang, saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (21/8/2023).
Tak hanya soal Budiman Sudjatmiko, Ujang mengatakan, gesekan di internal PDIP juga pernah terjadi.
"Salah satunya misalkan dulu pernah Gibran relawannya mendukung Prabowo."
"Lalu, Effendi Simbolon juga secara pribadi mendukung Prabowo. "
"Dan terakhir Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo," ucap Ujang.
"Nah dalam konteks Budiman Sudjatmiko deklarasi relawan Prabowo ya, relawan Prabowo Budiman di Semarang ya tentu ini sangat merugikan PDIP."
"Karena bukan hanya persoalan Budiman mendukung Prabowo saja, tetapi persoalan publik akan menuduh bahwa PDIP sedang tidak baik-baik saja, sedang retak, problem atau masalah atau internalnya sedang tidak satu," jelasnya.
Sementara itu, Ujang menilai, Budiman Sudjatmiko tentu memiliki alasan pribadi terkait keputusannya sebagai kader PDIP mendukung Prabowo di Pilpres 2024.
"Mungkin saja Budiman tidak sepakat dengan dukungan PDIP terhadap Ganjar sebagai capres."
"Lalu juga mungkin Budiman sudah lama kecewa."
"Menjadi anggota DPR juga tidak terpilih ketika itu, lalu juga menjadi menteri juga tidak."
"Ya pilihannya memang mendukung pihak lain, tetapi memang loyalitasnya dipertanyakan karena dianggap tidak loyal dengan perintah partainya untuk mendukung Ganjar," kata Ujang.
Meski demikian, Ujang tak menampik Budiman Sudjatmiko memiliki hak politik sebagai warga negara.
Ia menduga, PDIP mungkin saja memberikan sanksi terberat berupa pemecatan terhadap Budiman.
"Tetapi apapun itu saya melihatnya itu hak Budiman yang sedang berhadapan dengan partainya sendiri, yaitu PDIP."
"Tentu punya konsekuensi. Konsekuensi terberat mungkin adalah pemecatan bagi Budiman."
"Tapi kita lihat saja apakah PDIP berani atau tidak terkait dengan itu."
"Kita tunggu apa dinamika politik selanjutnya terkait Budiman," ucapnya.(Tribunnews/Ibriza Fasti Ifhami)