Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proyek pengadaan 4.200 tower BTS 4G diakui mustahil terlakasana oleh Project Management Officer (PMO) BAKTI Kominfo.

Sebab, tenggat waktu yang diberikan relatif singkat, yakni satu tahun pada konrak awal.

Kesadaran itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam persidangan lanjutan perkara BTS BAKTI Kominfo di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (23/8/2023).

"Saudara kan sudah profesional, menurut saudara 4.200 sampai enggak? Mampu enggak?" tanya Hakim Anggota, Mulyono Dwi Putranto di persidangan.

"Sangat, sangat sulit," jawab PMO BAKTI Kominfo, Erwien Kurniawan.

Meski tahu sulit, proyek ini tetap dilaksanakan dengan dalih membantu menyukseskan program Pemerintah RI.

"Ya waktu itu semangat saya untuk membantu menyelesaikan proyek pemerintah," kata Erwien.

Baca juga: Modus Akademisi Main Proyek BTS 4G: Catut Nama Tenaga Ahli Hingga Palsukan Kwitansi dan Logbook 

Sayangnya, alasan itu tak diterima oleh Majelis Hakim.

Sebab Erwien telah menerima gaji Rp 100 juta terkait proyek strategis nasional ini.

"Itu profesional saudara. Kemampuan harus tau. Saudara mau-mau aja digaji 100 juta kan," ujar hakim.

Padahal kondisi saat itu disadarinya betul ada banyak hambatan.

Beberapa diantaranya kondisi kahar di berbagai titik dan pandemi Covid-19.

Namun diakuinya, saat itu dia tak mendengar komplain apapun dari pihak konsorsium terkait kondisi tersebut.

"Surat kahar ada sampai maret 2022. Tapi yang saya tahu mereka (konsorsium) sangat spirit menyelesaikan," katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan siaran resmi Kominfo, kontrak paket 1 dan 2 proyek BTS dimenangi oleh Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data sebagai konsorsium.

Kontrak paket 1 pembangunan BTS Kominfo terdiri dari 269 titik di Kalimantan dan 439 titik di Nusa Tenggara Timur.

Kemudian kontrak paket 2 pembangunan BTS Kominfo terdiri dari 17 titik di Sumatra, 198 titik di Maluku, dan 512 titik di Sulawesi.

Adapun paket 3 terdiri dari 409 titik di Papua dan 545 titik pembangunan di Papua Barat yang dikerjakan oleh PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT Sansaine Exindo sebagai konsorsium.

Kemudian paket 4 terdiri dari 966 titik di Papua dan paket 5 terdiri dari 845 titik di Papua.

Paket 4 dan 5 dikerjakan oleh PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan ZTE Indonesia sebagai konsorsium.