TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Maraknya kasus tindak kejahatan seperti pelecehan seksual yang dialami oleh penumpang taksi online juga disoroti oleh Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan.

Ia mengatakan, hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi penyedia layanan transportasi. 

Karena itu, pengawasan penyelenggara transportasi daring perlu dilakukan oleh dua kementerian yaitu Kementerian Informasi dan Telekomunikasi (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

"Jika tidak adanya aturan yang kuat banyak masyarakat atau pengguna yang dirugikan, korban tindak kejahatan atau pelecehan pengguna transportasi umum daring meningkat akhir-akhir ini,” papar Sani dalam siaran persnya Jumat (25/8/2023).

Menurut Sani, operator harus mencegah ini terjadi dengan menjaga standar keamanan dan kenyamanan penumpang.

Seperti kebersihan kendaraan, driving behavior dan attitude pengemudi, kesehatan kendaraan baik eksterior dan interior. 

"Tidak nyaman dan tidak amannya penumpang mestinya menjadi tanggung jawab operator, yang harus diberi sanksi juga ketika salah satu pengemudinya melakukan tindak kejahatan," kata dia.

Di tempat terpisah, Chief Marketing Officer PT Blue Bird Tbk, Mediko Azwar menyatakan pentingnya standarisasi operasional untuk memastikan bahwa pelanggan dapat berkendara dengan aman dan nyaman. 

Bluebird berupaya mengingatkan kembali bagaimana standarisasi layanan melalui kampanye Standar Nyaman Indonesia (SNI), yang lahir dari filosofi layanan Bluebird yaitu ANDAL (Aman, Nyaman, Mudah dan Personalised). 

Baca juga: Mahasiswi Kedokteran Tewas dengan Mulut Berbusa di Semarang: Sopir Taksi Online Ungkap Hal Janggal

 "Melalui standar armada, kami memastikan bahwa perawatan armada dilakukan secara rutin dengan sistem terukur, pastinya layak jalan, benar-benar bersih, agar penumpang bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Selain itu, kunci kenyamanan penumpang juga ada pada standar pengemudi yang profesional,” tambah Mediko.