Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Perempuan Dayak Nasional (LPDN) meminta pemerintah dan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara agar pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menyelaraskan dengan sosial budaya lokal dan adat istiadat suku setempat.

Ketua Umum LPDN, Nyelong Inga Simon mendukung pembangunan ibu kota baru di bumi Borneo. Namun ia meminta pembangunannya tak mengusik hutan yang notabene sebagai sumber kehidupan bagi suku Dayak.

“Jika hutan itu punah, maka punahlah segala budaya dan sumber makanan orang Dayak,” jelas Inga selepas FGD bersama Lemhanas RI bertema ‘Pemberdayaan Perempuan Dayak: Menjaga Kelestarian Hutan Dalam Rangka Pembangunan IKN’ di Lemhanas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Berkenaan dengan itu, LPDN meminta pemerintah dan Otorita IKN untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan IKN Nusantara turut mempertimbangkan perspektif budaya lokal, dengan tetap menjaga tidak lunturnya sosial budaya suku Dayak.

“Artinya memberikan jaminan bahwa budaya Dayak tidak luntur atau punah dengan majunya inovasi teknologi maupun hal yang menjadi konsentrasi pembangunan IKN,” ungkap dia.

Selain itu Inga juga berharap dilibatkannya perempuan Dayak. Sebab kata dia, perempuan Dayak punya peran penting dalam menjaga kelestarian, serta pemberdayaan lingkungan dan hutan.

Pembangunan IKN diharapkan juga selaras dengan aspek sosial ekonomi dari perempuan Dayak. 

“Bahwa yang tepat untuk mengelola hutan ini adalah perempuan Dayak, utamanya dalam hal menjaga kelestarian, penguatan, dan pemberdayaan untuk mengisi pembangunan IKN tak lepas dari aspek sosial ekonomi yang dimiliki perempuan Dayak,” ujar Inga.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Alexander Sonny Keraf menyebut pembangunan IKN Nusantara harus mengedepankan inklusivitas. Termasuk aspek pemberdayaan masyarakat lokal dari sisi sosial budaya.

Sebab berdasarkan pengalamannya, pengembangan kota-kota baru bisa menyingkirkan penduduk lokal hingga akhirnya mereka menjadi penonton. Jika pelibatannya diabaikan, maka Sonny khawatir aspek tersebut berubah menjadi bom waktu munculnya konflik horizontal.

“Karena pengalaman kita, pengembangan kota-kota baru biasanya tidak memperhatikan penduduk lokal, lalu mereka tersingkir dan menjadi penonton. Itu bisa menjadi bom waktu konflik horizontal di kemudian hari,” kata Sonny.

Oleh karenanya, Sonny menekankan kepada pemangku kebijakan IKN untuk menyetop deforestasi dan mengembalikan hutan sebagaimana fungsi vitalnya.

Baca juga: Airlangga Ungkap Koalisi Indonesia Maju Ingin Sukseskan 2 Terobosan Jokowi, Termasuk IKN

“Karena itu rekomendasi saya setop deforestasi hutan, kembalikan hutan ke fungsi vitalnya. Diantaranya klimatologis pengatur iklim, hidrologis untuk air, menyumbang udara bersih, sumber pangan, sumber energi,” jelasnya.

“Dan dalam kaitan itu, libatkan perempuan karena perempuan punya kepedulian terhadap kehidupan sebagaimana kodratinya,” pungkas Sonny.