TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDIP mengaku tidak mau ikut campur ihwal manuver Partai NasDem yang kini memasangkan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin atau Cak Imin menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan. 

Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey mengatakan partai mereka punya konsep sendiri, berbeda dengan partai politik lainnya. 

"Ya saya kira bagi PDIP kita tidak mencampuri manuver dari partai-partai lain. Kan kita dari awal saya katakan PDIP sudah punya konsep dari awal," ujar Olly kepada Tribunnews di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2023). 

Lebih lanjut, Olly mengatakan, PDIP selalu terbuka jika ada partai politik lain yang hendak bergabung dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang.

Mengingat PDIP sudah punya kunci untuk memajukan calon presiden, pihakanya mengaku tidak khawatir dengan adanya manuver-manuver politik seperti yang terjadi saat ini. 

"Dan kita buka diri kalau ada partai mau bergabung, karena kita sudah mencalonkan. Jadi kita tidak tertutup pintu," ujarnya.

"Kita selalu membuka diri partai mau gabung dan kita tidak melihat dan merasa khawatir ada manuver-manuver politik dari calon-calon yang lain," tambahnya. 

Adapun isu duet Anies dan Cak Imin, diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Dia mengatakan pihaknya mendapat informasi bahwa NasDem dan PKB telah bersepakat untuk berkoalisi.

Menurut Riefky, kabar itu disampaikan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said pada Rabu (30/8/2023) kemarin.

"Bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar," kata Riefky, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Istana Tepis Jokowi Campur Tangan Jodohkan PKB dan NasDem, Presiden Baru Tahu Setelah Baca Koran

Dia menegaskan persetujuan kerja sama itu keputusan sepihak Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

"Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum NasDem, Surya Paloh," ujar Riefky.

Riefky menyebut Demokrat telah mengkonfirmasi kabar tersebut langsung kepada Anies pada hari ini.

"Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli)," ungkapnya.