TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memberikan apresiasi terhadap terselenggaranya acara Mata Lokal Memilih Talkshow Series bertajuk Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali ke Depan.

Acara yang digelar Tribun Network tersebut dihelat di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya, Art Center Bali, Sabtu (2/9/2023).

Sebelum dihelat di Bali, gelaran ini juga telah dilaksanakan di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

Menpan RB Azwar Anas mengatakan pelayanan publik yang baik sangat berdampak mewujudkan keberhasilan pembangunan Indonesia.

Menurutnya, hal ini wujud nyata dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah.

“Reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat juga membutuhkan tata kelola pemerintah yang baik dan menjadi fondasi keberhasilan suatu daerah dengan dukungan transformasi digital,” katanya.

Menpan RB menegaskan bahwa perlunya dukungan dukungan dan komitmen pemerintah agar Bali bisa bergerak lebih cepat, kreatif, inovatif, dan profesional dalam melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

Azwar Anas berharap, Mata Lokal Memilih Talkshow Series dapat menciptakan birokrasi Bali yang efektif, dinamis dan partisipatif.

“Selamat kepada Tribun Bali yang telah menggelar acara ini, semoga berdampak untuk mendorong Bali jauh lebih hebat di masa yang akan datang,” katanya.

CEO Tribun Network Dahlan Dahi dalam sambutannya menyampaikan bahwa selama ini pendapat Jakarta sangat mendominasi pendapat nasional.

Kata Dahlan, apa yang penting bagi Jakarta, itu pasti penting di seluruh Indonesia.

"Mestinya apa yang penting bagi daerah, penting bagi Indonesia. Apalagi Bali, yang membangun interaksi yang sangat baik dalam dinamika global maupun nasional," ucapnya.

“Bali tetap menjadi Bali dan Bali yang Bali adalah Bali yang Indonesia,” kata Dahlan.

Dengan hadirnya Tribun Series, dia berharap akan membawa perspektif Bali ke seluruh Indonesia.

Kedua, Dahlan menilai, Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali ke Depan adalah bagaimana mensosialisasikan dan bukan tentang memperdebatkannya.

Saat ini, 5,5 juta hingga 6 juta orang datang ke Bali dan itu menunjukkan bahwa Bali sangat penting bagi dunia.

“Pak Gubernur punya titipan, garam Bali ini bagus, tapi tidak bisa masuk ke supermarket karena regulasi Jakarta. Sehingga perlu ada regulasi nasional produk lokal untuk produk Bali,” katanya.

Menurutnya, Bali membangun kemandirian lokal, dan baginya Bali adalah hospitality.

Jika Swiss adalah ibu kota hospitality dunia, maka Bali adalah ibu kota hospitality Indonesia.

“100 tahun ke depan, Bali akan seperti apa? Makin ke desa, saya makin menemukan jantungnya Bali, ada pagar, pura, cara berpakaian. Bali ada di desa. 100 tahun lagi, masih ada nggak? Saya berharap, Bali akan tetap menjadi ibukota pariwisata Indonesia dan mewarnai karakter bangsa Indonesia,” katanya.

Perkuat Desa Adat

Majelis Desa Adat MDA Bali merasa sangat bersyukur dengan adanya Perda Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun.

Hal itu dikatakan Penyarikan Agung MDA Bali, I Ketut Sumarta dalam Mata Lokal Memilih Talkshow Series bertajuk Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali ke Depan.

Menurutnya, Haluan Pembangunan Bali 100 tahun akan memperkuat keberadaan desa adat di Bali yang sudah ada sejak belasan abad yang lalu.

"Bendesa dan MDA di Bali sangat merasa angayubagia (bersyukur), apa yang diimpikan sejak lama di Bali, kini ada pedoman dan arah yang jelas, mau diapakan Bali ini," kata Ketut Sumarta.

"Pemprov Bali melalui Pak Gubernur dan DPRD bersepakat membentuk peraturan Haluan Pembangunan yang mencakup dimensi waktu 100 tahun ke depan,” imbuhnya.

Sumarta menyebut, jika unteng atau inti koor dari Bali adalah adat, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal selain alam Bali.

Dan yang menjadi unteng Bali, menjadi arus utama pembangunan Bali 100 tahun ke depan.

Apalagi saat ini Bali memiliki 1493 desa adat dan menjadi pemilik sah lokus utama pengembangan, dan pelestarian adat, tradisi, seni budaya maupun kearifan lokal Bali.

“Kemudian, lewat Perda Haluan Pembangunan ini, ke depan akan diperkuat kedudukan hukumnya, legal standing diperjelas, peran fungsi diperjelas, kewenangan dan haknya dalam konteks pembangunan Bali keseluruhan semakin jelas dan kuat,” katanya.

Desa Adat yang sudah ada sejak belasan abad tersebut pun akan semakin dikuatkan ke depannya dari sisi regulasi.