Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, akan membentuk Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahah NU.
Dewan ini terdiri Presiden Joko Widodo (Jokowi), KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Wakil Presiden Ma'ruf Amin, K.H. Miftachul Akhyar dan Nyai Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.
Adapun tugas dewan tersebut, yakni merancang kegiatan dalam berbagai aspek baik itu keagamaan, pendidikan maupun ekonomi di masyarakat dalam lingkup kecil sekalipun.
"Yang kami rancang kegiatan akar rumput yakni kegiatan di lapangan dalam berbagai aspek mulai dari agama, pendidikan, ekonomi masyarakat dalam lingkup kecil," ungkap Gus Yahya dikutip dari Kompas Tv.
Baca juga: PBNU Lakukan Pergantian Kepengurusan, Mardani Maming Hingga Robikin Emhas Diberhentikan
Dijelaskan Gus Yahya, program ini kerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Sosial.
Kegiatan ini akan dimulai dalam waktu dekat.
"Akan kita mulai bulan September ini, sekarang sudah ada 3 provinsi yang sudah siap menerima program ini yakni di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY di 17.000 desa, menyusul Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Lampung dan seterusnya," ungkap Gus Yahya.
Para pengampu akan dikukuhkan secar simbolik di Musyawarah Nasional (MUNA) tanggal 18-20 Sepetember 2023 di Jakarta.
Dalam kesempatan itu juga akan diserahkan secara simbolis Gedung Joko Widodo, gedung baru di Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta.
"Gedung ini merupakan sumbangan dari Joko Widodo, bukan sumbangan secara pribadi, tai Jokowi secara pribadi mengajak sejumlah pihak untuk berkontribusi membangun gedung UNU Yogyakarta ini, termasuk sumbangan lahan dari Sri Sultan Hamengkubuwana Ke-10 yang juga Gubernur Yogyakarta."
"Gedung sembilan lantai yang terbangun di lahan 2.000 meter lebih ini suatu saat akan diresmikan langsung oleh Jokowi," jelas Gus Yahya.
Baca juga: PBNU Tegaskan Tak akan Ikut Campur Urusan Politik Praktis, PKB: NU itu PKB, PKB itu NU
Terkait MUNAS nanti, ada beberapa topik penting yang akan dibahas.
Salah satunya soal sikap warga NU terhadap kontestasi politik Pilpres 2024.
Gus yahya menekankan warga NU haruslah netral dan tidak menempatkan diri menjadi pihak di dalam Pilpres 2024.
"Kami akan membahas secara khusus tentang antisipasi perkembangan situasi masyarakat kita yang belakangan ini dan di waktu ke depan khususnya terkait waktu yang menjelang Pilpres 2024."
"Karena ini pasti akan berpengaruh pada situasi kemasyarakatan dan NU harus menempatkan diri tidak menjadi pihak di dalam kompetisi yang berlangsung," tegas Gus Yahya.
(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)