TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menegaskan, tidak menaruh target apapun termasuk mendorong kadernya sebagai cawapres saat bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.

Demikian keterangan itu disampaikan oleh Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Herman Khaeron yang menyebut, Demokrat akan lebih rasional.

Meski tak menaruh target apapun, namun Herman menegaskan, pihaknya tetap siap jika kadernya terlebih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diminta untuk maju sebagai cawapres.

"Ya kalau koalisi sudah memiliki atau sudah menentukan Cawapres ya tentu kita ikut saja. Tapi kalau kemudian mas AHY diminta untuk menjadi cawapres ya kami siap," kata Herman kepada awak media saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Dengan begitu, kata Herman, sikap yang ditunjukkan Demokrat untuk KIM ini adalah sebagai bentuk kalau partai berlogo mercy itu akan ikut pada keputusan koalisi.

"Adapun sudah ditentukan, kami serahkan kepada koalisi. Secara rasional, tentu kami akan mengikuti saja terhadap kesepakatan koalisi yang sudah dibangun, dan apa yang sudah disampaikan kepada ketua umum," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat menegaskan, bakal bersikap lebih rasional dengan tidak menaruh syarat apapun saat gabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.

Kepala Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menyebut, posisi pihaknya saat ini merupakan pendatang baru di suatu koalisi yang sudah terbentuk.

Oleh karenanya, Partai Demokrat kata dia akan lebih mencair dengan kondisi dan kesepakatan yang sudah dijalin oleh para parpol sebelumnya.

"Ini kan kita akan masuk ke rumah orang yang sudah ada penghuninya, oleh karenanya ya secara rasional tentu sangat bergantung pada pembicaraan-pembicaraan," kata Herman kepada awak media di Nusantara III, Kompleks Parlemen , Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Dengan begitu, Herman memandang, hal yang perlu dilakukan oleh Demokrat bersama dengan Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Gelora dan partai lain di KIM adalah untuk menyamakan misi.

Bukan pada tahapan mengajukan nama cawapres yang memang sejatinya akan menjadi pembahasan para ketua umum parpol di Koalisi tersebut.

"Bagaimana mengkolaborasikan berbagai program, ide, gagasan, visi, misi yang telah dibangun selama ini oleh partai Demokrat menyesuaikan dengan visi misi dan arah tujuan di koalisi," beber dia.

"Ini tentu ke depan yang lebih penting dibicarakan, ketimbang apakah ada syarat atau tidak. Menurut saya secara rasional Demokrat akan melumerlah kepada koalisi yang sudah ada," sambungnya.

Lebih lanjut, kondisi Demokrat kata dia justru berbeda dibandingkan pada saat masih bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Saat itu, Partai Demokrat merupakan partai penggagas bersama NasDem sehingga posisi Demokrat memiliki daya tawar untuk mendorong AHY sebagai cawapres.

Baca juga: Demokrat Tegaskan Tak Taruh Syarat Cawapres Saat Gabung KIM: Kita Masuk Rumah Orang, Jadi Ikut Saja

"Menurut saya rasionalitas kita menyampaikan bahwa tidak bisa lagi kita bargaining seperti halnya yang dilakukan dalam koalisi sebelumnya. Kalau Koalisi sebelumnya kan menggagas dulu dari dua partai menjadi tiga partai, yang sebelumnya belum masuk dalam PT (Presidential Threshold) kemudian kita bisa mencapai PT," tukas dia.

Sebagai informasi, saat ini Demokrat telah resmi menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto maju sebagai capres di Pilpres 2024.

Sikap itu diambil atas keputusan rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY bahkan telah bertemu dengan Prabowo Subianto dan para ketua umum partai politik yang berada di KIM pada Minggu (17/9/2023) di Hambalang, Jawa Barat.