TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku memulai hari-harinya setiap hari dengan 'sarapan' data intelijen tentang isu politik, ekonomi, dan sosial.

Data-data itu didapat Jokowi dari berbagai lembaga intelijen negara.

"Baik dari intelijen di BIN (Badan Intelijen Negara), di BAIS (Badan Intelijen Strategis), mengenai keamanan di kepolisian BIK (Badan Intelijen dan Keamanan), atau dari aliran dana dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," kata Jokowi di Pasar Jatinegara, Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: KontraS Nilai Serius Pernyataan Jokowi yang Mendapatkan Informasi dari Intelijen soal Data Parpol

"Semuanya saya dapat. Itu makanan sehari-hari saya," tambah Jokowi.

Tak hanya dari lembaga intelijen, Jokowi juga mengonsumsi data dari lembaga-lembaga survei. Menurutnya, tak ada yang salah dengan membaca data-data tersebut tiap hari.

"Semuanya pagi-pagi itu sarapan saya angka-angka, data-data, apa itu laporan-laporan rutin seperti itu apa. Kenapa?" ucap Jokowi tertawa.

Jokowi kembali menegaskan bahwa ia rutin mendapatkan laporan dari berbagai lembaga intelijen saat meninjau Industri Pertahanan PT Pindad, di Bandung, Jabar.

"Saya itu ya, saya itu rutin, saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijen di kepolisian, intelijen di TNI, intelijen di BIN. Rutin mendapatkan laporan. Baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan dengan sosial, rutin," kata Jokowi.

Saat ditanya apakah hal tersebut tidak mengganggu kehidupan demokrasi, Presiden menegaskan bahwa laporan intelijen yang diterimanya sudah sesuai perintah UU.

Baca juga: Imparsial Kritisi 3 Hal Pernyataan Jokowi Soal Data Intelijen Arah Politik Parpol di 2024

Berdasarkan undang-undang, kata Presiden, lembaga intelijen tersebut melapor kepada Presiden.

"Gimana masa laporannya kan memang di undang-undangnya harus laporan kepada Presiden. Kalau BIN itu harus laporan kepada presiden, semua ada. Coba dibuka," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyatakan telah mengetahui manuver partai-partai politik menjelang Pemilu 2024. Dia mengaku dipasok data intelijen mengenai aktivitas partai politik.

Pernyataan Jokowi itu ditanggapi beragam. Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri berharap data soal 'jeroan' partai politik itu tak digunakan untuk merusak. "Yang tidak boleh itu data tentang 'jeroan' partai dipakai untuk merusak dan mengeliminasi keberadaan partai tersebut," ucap Mabruri, Minggu (17/9).

Tak hanya PKS, bahkan PDIP juga ikut mengkritik Jokowi. PDIP mempertanyakan maksud mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan hal itu di hadapan para relawannya.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partai politik bukanlah musuh negara sehingga memiliki otonomi tersendiri dalam menentukan arah politik. "Bagi saya, sesungguhnya sebagai parpol kami punya otonomi, punya kedaulatan, kami bukan musuh negara," kata Said.

Said menambahkan bahwa partai politik juga bukanlah objek dari intelijen. Dia menegaskan partai politik justru merupakan pilar dari demokrasi.

"Kan parpol bukan objek intelijen, dia adalah pilar demokrasi, kalau parpol dikerdilkan, dilemahkan, saya pikir itu bukan karakter presiden kita," katanya.

Baca juga: Jokowi Klarifikasi Pernyataannya soal Pegang Data Intelijen Arah Parpol: Makanan Sehari-hari Saya

Said memahami bahwa Presiden Jokowi merupakan kader PDIP. Meski begitu, partainya tetap bakal melakukan kritik jika memang tindakan Presiden Jokowi dinilai salah. "Presiden kita itu Bapak Jokowi itu kader PDIP, kita mendukung penuh, tapi dukungan kita itu kritis konstruktif. Kalau memang ada yang perlu diingatkan, kami akan ingatkan," jelasnya.

Berbeda dengan PDIP, Partai Gerindra justru membela Jokowi terkait pernyataannya memiliki data intelijen mengenai arah partai politik. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak tidak meributkan mengenai pernyataan Presiden Jokowi mengenai data intelijen arah politik parpol tersebut.

Baginya, kepemilikan data intelijen itu merupakan hal yang wajar. "Saya pikir tidak perlu diributkan karena data intelijen yang diterima oleh Presiden sebagai user itu tentang misalnya parpol itu salah satu yang dia punya," kata Dasco.

Dijelaskan Dasco, Presiden memang memiliki hak sebagai user dari intelijen. Di antaranya, Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, Badan Intelijen Keamanan Polri hingga Pusat Intelijen Angkatan Darat. "Pokoknya lembaga lembaga intelijen tentunya Pak Jokowi mendapatkan masukan sebagai user data data intelijen," jelasnya.

Ia menuturkan bahwa data intelijen itu bukan hanya tentang politik. Akan tetapi, berbagai hal yang dimulai dari ekonomi hingga budaya yang diperlukan seorang Presiden dalam pertimbangan salah satunya mengambil keputusan.

"Beliau punya banyak data intelijen. Nah, sehingga ya kalau beliau sampaikan bahwa dia punya data intelijen misalnya, tentang parpol, tentang tokoh politik, ya itu memang betul. Dan itu nggak ada salahnya menurut saya," ungkapnya.

Baca juga: Peneliti Perludem Tegaskan Partai Politik Tidak Relevan Dijadikan Pemantauan Aktivitas Intelijen

Dasco meyakini Presiden Jokowi tidak akan menyalahgunakan data intelijen tersebut untuk kepentingan tertentu.

"Saya pikir Presiden menempatkan diri sebagai negarawan sehingga saya yakin dan percaya bahwa data di intelijen yang dipunyai oleh Presiden sebagai kepala negara tentunya hanya dipakai dalam hal pengambilan keputusan-keputusan strategis dalam mengelola pemerintahan, tidak untuk yang lain," tandasnya. (tribun network/fik/mam/dod)