News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Relokasi di Pulau Rempang

Diskreditkan PSN, Pakar Komunikasi Ingatkan Hoaks Soal Rempang Bertebaran di Medsos

Penulis: Wahyu Aji
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Warga mengikuti Aksi Bela Rempang di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (20/9/2023). Massa dari Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) tersebut menolak penggusuran paksa warga untuk proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan hak rakyat atas tanah tempat tinggal mereka. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Strategic Communication Mass, Tuhu Nugraha, menyarankan pemerintah melakukan mitigasi untuk menghentikan penyebaran berita hoaks yang terjadi di Pulau Rempang.

Dirinya menilai jika hal seperti itu dibiarkan akan menyebabkan perpecahan dan konflik sosial di tengah masyarakat.

Kondisi ini membuat para penyebar berita bohong atau hoax dengan membawa isu SARA leluasa memprovokasi masyarakat untuk mendiskreditkan salah satu program strategis nasional (PSN) tersebut.

"Sebaiknya yang dilakukan pemerintah adalah pertama memberikan informasi tandingan untuk menjelaskan dan mengklarifikasi. Selain itu pernyataannya mesti lebih simpatik, pesan yang dikedepankan harus sentuh sisi emosional, karena ini bukan hanya soal perpindahan lokasi tapi ada ikatan adat, emosional dll," kata Tuhu kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (23/9/2023).

Baca juga: Komnas HAM Dapati Upaya Relokasi Warga Rempang Cuma Dengar Aspirasi Pejabat Kelurahan

Melalui cara persuasif, lanjut Tuhu, diharapkan masyarakat mau berkompromi demi kepentingan yang lebih luas, harapan pekerjaan dan kesempatan kerja yang lebih baik buat keluarga, tetangga dan anak cucu mereka.

"Dan ini harus gencar termasuk disebarkan di media sosial. Jadi pendekatan yang dikedepankan sekarang ini kan lebih ke rasional, dan kepentingan dari sudut pandang pemerintah," ujarnya.

Tuhu mengatakan pemerintah jangan sampai lupa jika sedang berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai end user dari hasil proyek strategis nasional.

Sebab, kata dia, masyarakat jika dikomunikasikan dengan alasan investasi asing pasti tidak gampang approachingnya.

"Masih ada ketakutan 'dijajah' pihak asing dan sebagainya. Maka pesannya harus yang langsung dekat sama masyarakat lokal, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ujungnya kan harapan tentang ekonomi yang lebih baik, lalu lapangan kerja baru dari hasil investasi di Rempang."

Untuk itu agar ke depan tidak terjadi semacam ini seharusnya pemerintah memiliki mitigasi risiko sebelum dilakukan eksekusi.

"Pemerintah sepertinya lupa sekarang era media sosial yang menjadi alat framing cukup efektif dalam menyebarkan hoaks, selain itu saat ini menuju tahun politik," katanya.

Terkait penyebaran hoaks di media sosial terkait Rempang, Tuhu mengajak masyarakat agar lebih jeli dan cek fakta yang ada.

"Masyarakat mesti belajar untuk cek dan ricek informasi. Nah kalau ngga punya Waktu buat cek, jangan langsung share, cukup berhenti pada diri sendiri. Daripada nambah dosa kalau ternyata menyebar hoax dan masyarakat juga perlu belajar bahwa sekarang semua orang bisa bikin berita dan mengarang cerita. Jadi mesti lebih kritis dan hati hati menelan informasi. Saat ini redaksinya ada di masing masing diri kita yang mesti memfilter informasi," katanya.

Menurutnya, hoaks terkait isu SARA dalam kasus Rempang dapat memecah belah bangsa.

"Ini sangat bahaya banget. Karena masyarakat Indonesia sangat beragam dan isu SARA ini hot button banget buat orang Indonesia. Jadi mesti ditangani dengan sangat hati hati, serius dan penuh empati karena banyak yang berkepentingan soal isu ini, dan semua tahu isu mana yang mudah dimainkan," katanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini