News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Reshuffle Kabinet

Meski Sering Angkat Isu Krisis Pangan, Jokowi Dinilai Tak Akan Pilih Profesional Isi Posisi Mentan

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Wahyu Aji
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerima surat pengunduran diri Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat kecil kemungkinannya untuk mengangkat sosok profesional sebagai Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL). 

Kendati kalangan profesional lebih siap untuk langsung bekerja menangani isu krisis pangan dunia yang kerap disinggung Jokowi, tapi saat ini merupakan tahun politik menuju Pileg dan Pilpres 2024.

"Kalangan professional lebih siap untuk langsung bekerja karena selama ini bergelut di isu itu. Tetapi memang menghadirkan Menteri dari kalangan professional sangat kecil kemungkinannya dan saya agak pesimis," kata Neni kepada Tribunnews.com, Jumat (6/10/2023).

Kecilnya kemungkinan profesional isi kursi Mentan berkaca dari perombakan kabinet sebelumnya, di mana Jokowi cenderung sekedar mengakomodasi perwakilan partai politik pendukung dan tim suksesnya.

Terlebih kata Neni, menjelang Pemilu 2024 dipastikan semua keputusan akan punya unsur politis, khususnya dalam rangka pemenangan kandidat tertentu.

"Refleksi dan evaluasi dari perombakan kabinet sebelumnya yang besar-besaran karena selama ini Presiden Jokowi cenderung sekadar mengakomodasi partai-partai politik pendukung dan tim suksesnya dalam membagikan 'kue' jabatan," jelas dia.

"Apalagi menjelang pemilu 2024 pasti akan politis sekali dalam melakukan reshuffle kabinet pasti ada banyak kepentingan politik untuk pemenangan kandidat tertentu," lanjutnya. 

Menurutnya hal ini sangat riskan karena program dan bantuan dipolitisasi untuk kepentingan kelompok, yakni kelompok yang berpihak pada sosok yang direstui Jokowi meneruskan tongkat estafet kepemimpinannya.

"Dan ini sangat riskan sekali program dan bantuan dipolitisiasi untuk kepentingan pemenangan salah satu kandidat yang mendapatkan restu dari Pak Jokowi," kata Neni.

Neni menyebut semestinya di akhir periodisasi masa jabatan sebagai presiden, Jokowi semestinya menunjukkan sikap sosok kepala negara dengan melakukan perombakan kabinet yang diisi sosok kompeten di bidangnya.

Baca juga: Posisi Mentan Penting Bagi Langkah Politik Jokowi, Pengamat: Bakal Diisi Dari Kelompok Profesional

"Harusnya di akhir periodisasi masa jabatan Presiden, Pak Jokowi bisa menunjukkan sikap kenegarawanan termasuk dalam melakukan reshufle kabinet," pungkas dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini