"Jadi jika ditotalkan Dako yang diterima oleh ABC kedua penyelenggaraan pengadaan itu berjumlah Rp 8.327.558.508 (delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan lima lima ratus delapan rupiah)," ujar Jemry.

Sementara itu untuk barang bukti yang diserahkan kepada Oditmilti II, Jemry menyebut bahwa terdapat 53 item yang terdiri dari ponsel, mobil, notebook dan sejumlah dokumen berisi nomor rekening milik tersangka Letkol ABC.

Alhasil penyidik pun menilai bahwa Letkol ABC telah melanggar Pasal 12 a atau b atau Pasal 11 a Juncto Pasal 55 ayat 1 KUHP Undang Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

"Maka penyidik berkesimpulan bahwa tersangka Letkol Afri Budi Cahyanto telah melakukan tindak suatu pidana gratifikasi dan suap sesuai dengan pasal tuduhan yang saya sampaikan di atas," pungkasnya.

Adapun Kasus ini merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.

Para tersangka dimaksud yaitu Henri Alfiandi, Afri Budi Cahyanto, Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil.

Henri bersama dan melalui Afri Budi diduga menerima suap sejumlah sekitar Rp88,3 miliar dari berbagai vendor pemenang proyek di Basarnas tahun 2021 hingga 2023.

KPK menyerahkan proses hukum Henri dan Afri Budi selaku prajurit TNI kepada Puspom Mabes TNI. Hal itu sebagaimana ketentuan Pasal 42 UU KPK jo Pasal 89 KUHAP.

Sementara itu, KPK telah menahan Marilya, Roni Aidil dan Mulsunadi di Rutan KPK. Mereka sebagai pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.