Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyebutkan ada 2 juta orang yang akan menghadiri 'Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina' di lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat pada Minggu (5/11/2023).

Ia menyatakan bahwa dirinya hingga Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bakal hadir dalam acara tersebut. Nantinya, tokoh lintas organisasi masyarakat keagamaan juga bakal hadir.

"Iya betul, insyaAllah saya confirmed hadir. Dari Panitya juga mengkonfirmasi kehadiran Bu Menlu RI juga. InsyaAllah target 2 juta hadirin/rat dari lintas ormas, agama, profesi dan kelompok," kata Hidayat kepada wartawan, Jumat (3/11/2023).

Dijelaskan Hidayat, puluhan tokoh lintas agama juga telah melakukan pertemuan di Aula Buya Hamka, Kantor Majelis Ulama Indonesia pada Kamis (2/11/2023) kemarin. 

Mereka datang dalsm persiapan untuk menggelar Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Di antaranya yang hadir, Pendeta Jimmy dari Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Tokoh Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi) Teguh Triesna Dewa.

HNW menuturkan rencana Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina merupakan bentuk konsistensi dan komitmen bangsa Indonesia yang patuh pada konstitusi, UUD NRI Tahun 1945.

Di mana, ada amanah untuk menolak penjajahan dan komitmen ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Amanah UUD tersebut, kata HNW, ditafsirkan dan dioperasionalkan oleh Presiden Soekarno dengan tegas bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan. 

Lebih khusus dalam masalah Palestina, Soekarno dengan lantang mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel terhadap Palestina.

Menurut HNW, penjajahan yang telah dilakukan Israel, membuat Soekarno tidak mau mengundang negara tersebut dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, juga tidak mengundangnya dalam Asian Games Tahun 1962 yang digelar di Jakarta. 

“Bahkan Presiden Indonesia itu menyatakan selama kemerdekaan belum diberikan kepada Palestina maka selama itu juga Israel adalah penjajah, dan Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel," jelasnya.

Pada masa Presiden Soekarno berkuasa, kondisi penjajahan atas Palestina belum separah seperti saat ini. Tanah jajahan yang dikuasai saat itu masih 60 persen, namun saat ini Israel sudah menjajah hampir 95 persen tanah Palestina. 

"Kejahatan yang mereka lakukan sejak tahun 1948 telah melahirkan berbagai pelanggaran hukum internasional, tidak melaksanakan resolusi-resolusi DK PBB, serta tragedi-tragedi kemanusiaan dan kejahatan perang," katanya.

"Misalnya, pada tahun 1969 Israel membakar Masjidil Aqsha, dan belakangan mereka pernah menutup masjid itu sehingga umat Islam tidak bisa datang ke sana. Bahkan mereka sudah mengubah Masjidil Aqsha sehingga masjid suci itu lebih didominasi menjadi tempat peribadatan umat Yahudi," sambungnya.

Pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu menyebut aksi kemanusiaan akbar yang akan digelar pada Hari Minggu 5 November itu merupakan melanjutkan dari peran-peran bersejarah yang telah dilakukan oleh Bangsa Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. 

“Dibanding pada era Presiden Soekarno dahulu, saat ini Israel lebih luas menjajah tanah Palestina, lebih banyak melanggar HAM dan melakukan kejahatan kemanusiaan, serta lebih parah dalam melanggar hukum internasional," ujarnya.

Baca juga: Aksi Damai Bela Palestina di Jakarta, Dua Juta Orang Diklaim Akan Kepung Monas Akhir Pekan Ini

Ia menjelaskan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan Israel disebut semakin menjauhkan perdamaian dengan terwujudnya kemerdekaan Palestina dan malah semakin mengekalkan penjajahan Israel. 

"Dari sinilah sudah sewajarnya Bangsa Indonesia yang taat konstitusi dan cinta kemanusiaan, mereka dari beragam komponen, baik dari kalangan Muslim dan non-Muslim, kini bersatu padu menggelar aksi akbar solidaritas membela Palestina merdeka dan menolak penjajahan Israel," pungkasnya.