Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Berikut contoh soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Mahkamah Agung 2023.
Sesuai jadwal yang ditentukan, SKB CPNS 2023 akan dilaksanakan mulai 3 hingga 22 Desember 2023.
SKB CPNS Mahkamah Agung tersebut diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Sebagai bahan persiapan, peserta dapat menggunakan contoh soal SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 ini untuk latihan sebelum mengikuti ujian tersebut.
Contoh soal SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 dalam artikel ini dilengkapi dengan kunci jawaban.
Untuk lebih lengkapnya, Tribunnews.com telah merangkum sejumlah contoh soal SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 berikut ini:
Baca juga: Materi SKB CPNS Mahkamah Agung 2023 per Jabatan
Contoh Soal SKB CPNS Mahkamah Agung
1. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan memutuskan perkara dalam tingkat akhir. Hal tersebut adalah kekuasaan MA bidang…
A. Pelaksanaan hukum
B. Pengawasan
C. Pengamanan
D. Pemberi nasihat
E. Peradilan
Jawaban: E
2. Berdasarkan makna isi UU No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA yang meliputi lingkungan badan peradilan…
A. Mahkamah konstitusi
B. Agama
C. Umum
D. Militer
E. Tata usaha negara
Jawaban: C
3. Rita dan Agung menikah lebih dari 10 tahun, tetapi belum memperoleh keturunan. Mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam hukum…
A. Perdata
B. Pidana
C. Dagang
D. Intergentil
E. Tata Negara
Jawaban: A
4. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem hukum yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum adalah…
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran hukum masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. Politik
E. Kebijakan penguasa negara
Jawaban: A
5. Upaya yang tegas dan bersifat represif yang sanggup dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia antara lain adalah…
A. Menanamkan kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang tercela
B. Mengucilkan para pelaku korupsi
C. Mengawasi para penegak hukum
D. Menindak sesuai dengan mekanisme yang berlaku
E. Membentuk forum yang sanggup mencegah korupsi
Jawaban: D
Baca juga: Jadwal dan Materi Tes SKB, Lengkap dengan Tahapan CPNS 2023
6. Apabila seorang warga negara Indonesia melaksanakan tindak pidana di luar negeri maka pengadilan Indonesia yang berwenang mengadili ialah ...
A. Mahkamah Agung
B. Pengadilan negeri yang ditempatkan di kedutaan besar di negara yang bersangkuta
C. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
D. Pengadilan negeri asal tempat tinggal pelaku tindak pidana
E. Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat
Jawaban: C
7. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melaksanakan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah …
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
E. Presiden
Jawaban: D
8. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yaitu tentang ...
A. Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat
B. Tata cara investigasi kekayaan penyelenggara negara
C. Penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata cara pemantauan dan penilaian pelaksanaan tugas
Jawaban: D
9. Lembaga yang bersifat berdikari dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah ...
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan negeri
D. Mahkamah Konstitusi
E. Pengadilan militer
Jawaban: B
10. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan semua manusia secara sama di muka hukum. Hal ini tercermin dalam jaminan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal…
A. Pasal 28 ayat 1
B. Pasal 26 ayat 1
C. Pasal 27 ayat 2
D. Pasal 27 ayat 1
E. Pasal 29 ayat 2
Jawaban: D
11. Yang bertugas memeriksa, mengadili, menetapkan pendapat dewan perwakilan rakyat wacana Presiden dan Wapres yang melanggar aturan adalah…
A. DPA
B. MPR
C. DPR
D. Mahkamah Agung
E. Mahkamah Konstitusi
Jawaban: E
Baca juga: Materi Pokok Soal SKB CPNS KPK 2023 per Jabatan
12. Keberadaan MK dipandang sangat penting untuk menjalankan fungsi peradilan sebagai berikut.... A. Sengketa antar forum negara dan pemerintah
B. Yudisial review, sengketa kewenangan antar forum negara, pembubaran parpol dan hasil pemilu
C. Sengketa hasil pemilihan gubernur kepala kawasan dan pemilihan legislative
D. Yudisial review, sengketa antar warga negara dan pembubaran partai penerima pemilu
E. Pembubaran dan pembentukan partai politik penerima pemilu
Jawaban: B
13. Mahkamah Agung menangani beberapa bidang kasasi dan menetapkan masalah dalam tingkat terakhir. Hal tersebut yaitu kekuasaan MA bidang....
A. pelaksanaan hukum
B. pengaawasan
C. pengamanan
D. penberi nasehat
E. peradilan
Jawaban: E
14. Salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai kompetensi memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh seorang yang berstatus sebagai anggota militer atau yang disamakan dengan itu disebut peradilan…
A. Tinggi
B. Umum
C. Militer
D. Agama
E. Negeri
Jawaban: C
15. Salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya, berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 1986 adalah peradilan…
A. Mahkamah militer
B. Militer
C. Tata usaha negara
D. Agama
E. Umum
Jawaban: E
16. Lembaga yang berperan menjaga kehormatan dan keluhuran hakim dan penegak isyarat etik peradilan adalah…
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Hakim Agung
E. Kejaksaan Agung
Jawaban: A
Baca juga: Materi SKB CPNS Setjen DPR RI 2023 per Jabatan
17. Yang bukan termasuk faktor-faktor di luar sistem aturan yang sangat kuat dalam penegakan aturan adalah…
A. Sarana dan prasarana
B. Kesadaran aturan masyarakat
C. Perkembangan masyarakat
D. politik
E. kebijakan penguasa Negara
Jawaban: A
18. Berikut ini bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah…
A. Memutuskan perselisihan wacana hasil pemilihan umum
B. Menguji UU terhadap UUD
C. Memutuskan pembubaran partai politik
D. Memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara
E. Mengadili pimpinan forum negara dan presiden atau wakil presiden
Jawaban: E
18. Lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang melaksanakan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang adalah …
A. DPR
B. Mahkamah Konstitusi
C. Komisi Yudisial
D. Mahkamah Agung
E. Presiden
Jawaban: D
19. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 yaitu tentang ...
A. Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat
B. Tata cara investigasi kekayaan penyelenggara negara
C. Penyelenggara negara yang bersih dan berwibawa
D. Pemberantasan tindak pidana korupsi
E. Tata cara pemantauan dan penilaian pelaksanaan tugas
Jawaban: D
20. Lembaga yang bersifat berdikari dan mempunyai wewenang mengusulkan hakim agung, menjaga dan menjalankan kehormatan, keluhuran, martabat para hakim adalah ...
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Pengadilan negeri
D. Mahkamah Konstitusi
E. Pengadilan militer
Jawaban: B
(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)