Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiarej atau Eddy Hiariej telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Namun hingga kini Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) belum menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Eddy Hiariej oleh KPK tersebut.

"Sampai sore hari ini, pukul 16.00 WIB, Kemensetneg  belum menerima surat  pemberitahuan penetapan tersangka atas nama Wamenkumham, Bapak Edward Omar Sharif Hiariej dari KPK," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Kamis, (30/11/2023).

Ia mengatakan apabila surat pemberitahuan penetapan tersangka tersebut telah diterima Kemensetneg, maka akan segera disampaikan kepada Presiden Jokowi untuk ditindaklanjuti.

"Jika surat tersebut telah diterima oleh Kemensetneg maka akan disampaikan ke Bapak Presiden," katanya.

Baca juga: KPK Agendakan Periksa Wamenkumham Eddy Hiariej Pekan Depan

Ari mengatakan Presiden Jokowi sekarang ini sedang dalam kunjungan kerja ke Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA) untuk menghadiri KTT COP28.

Presiden akan kembali ke Jakarta pada akhir pekan ini.

"Seperti diketahui bersama Bapak Presiden sedang  kunjungan ke luar negeri menghadiri  World  Climate  Action  Summit COP 28 di Dubai, PEA. Bapak Presiden direncanakan kembali ke Jakarta, tanggal 3 Desember 2023," katanya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyerahkan sepenuhnya kasus Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiarej atau Eddy Hiariej kepada proses hukum yang berlaku.

Namun Yasonna mengingatkan bahwa dalam hukum ada yang namanya asas praduga tidak bersalah. 

"Saya engga tahu loh, ya kan kita kan secara penegakan hukum itu kan terserah, jalan sesuai dengan ketentuan hukum oleh KPK. Tetapi kan saya sampaikan asas praduga, ini kan prinsip hukum saja," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (29/10/2023). 

Untuk diketahui Eddy Hiariej menjadi tersangka di KPK dalam kasus dugaan korupsi. Yasonna mengaku sempat berkomunikasi dengan Eddy Hiariej.

Dalam komunikasinya itu Eddy menjelaskan duduk perkara kasus yang menjeratnya.

"Hanya melaporkan kejadiannya. Itu saja," katanya.

Terkait apakah Eddy Hiariej harus mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena telah menjadi tersangka di KPK, Yasonna menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Itu kan terserah presiden saja," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyatakan pihaknya berhati-hati dalam pengusutan kasus korupsi yang diduga membelit Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej.

Karena menurut Tanak, penanganan suatu perkara tidak mudah seperti kelihatannya.

"Karena penanganan perkara kan tidak seperti membalikkan telapak tangan kan, karena menyangkut hak asasi manusia, hingga kita tentunya aparat penegak hukum harus berhati-hati dalam menyikapi masalah hukum itu," kata Tanak kepada wartawan, Selasa (21/11/2023).

Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi itu meminta tim penyidik KPK untuk meningkatkan kecermatan dalam pencarian fakta hukum.

Dia meminta tim penyidik tak gegabah.

"Tentunya memeriksa dengan baik, cermat, saya selalu meminta kepada teman-teman untuk menjalankan tugas harus teliti dan cermat, lihat UU, lihat fakta hukum yang terjadi, jadi kita tidak gegabah," ujar Tanak.

Terkait kapan KPK akan memanggil dan memeriksa Eddy Hiariej, Tanak belum bisa memberi tahu.

Soalnya, akunya, saat KPK sedang melakukan gelar perkara atau ekspose kasus Wamenkumham, Tanak sedang berada di luar negeri.