Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Hari ulang tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan diperingati pada 7 Desember 2023.
Tahun ini HUT Dharma Wanita Persatuan jatuh pada hari Kamis, 7 Desember 2023.
Organisasi yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil (PNS) ini berdiri pada 5 Agustus 1974 dengan nama Dharma Wanita, tetapi ditetapkannya pada 7 Desember 1999 dengan nama Dharma Wanita Persatuan.
Ditetapkannya organisasi ini untuk meningkatkan sumber daya keluarga PNS dalam kesejahteraan nasional yang mana diketuai oleh istri menteri dalam bidang aparatur negara.
Selain itu, tugas organisasi ini ialah untuk membina anggota, memperkuat rasa persatuan, meningkatkan kemampuan, memperdulikan sosial, dan menjalin kerjasama dnegan berbagai pihak.
Pergantian nama tersebut merupakan ide Ibu Negara saat itu, Tien Soeharto yang merupakan istri Presiden Soeharto.
Baca juga: Kumpulan Link Twibbon HUT ke-24 Dharma Wanita Persatuan 2023, Beserta Cara Membuatnya
Lantas, bagaimana sejarah Dharma Wanita Persatuan?
Sejarah Dharma Wanita Persatuan
Organisasi Dharma Wanita Persatuan ini berawal pada 5 Agustus 1974 dan didirikan oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI saat itu, Amir Machmud.
Berdirinya organisasi Dharma Wanita ini juga diprakarsai oleh Tien Soeharto sebagai Ibu Negara saat itu.
Dihimpun dari laman Dharma Wanita Persatuan, organisasi ini beranggotakan para istri pegawai Republik Indonesia, anggota ABRI, dan pegawai BUMN.
Pada tahun 1998 era reformasi, terdapat perubahan pada Dharma Wanita ini, yakni tidak ada lagi campur tangan dalam politik.
Oleh karena itu, Dharma Wanita saat itu menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang netral dari politik, independen dan demokrasi.
Adapun tambahan dari nama Dharma Wanita menjadi Dharma Wanita Persatuan yang disesuaikan denagn nama Kabinet Persatuan Nasional saat dipimpin oleh Presiden Abdurrachman Wahid atau Gus Dur.
Pada 6-7 Desember 1999, diadakan Munas Luar Biasa (Munaslub) untuk mengesahkan dan menetapkan Anggaran Dasar serta Ketua Umum Dharma Wanita.
Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan saat itu terpilih Ny Dr. Nila F. Moelek.
Selain itu, terdapat beberapa pokok-pokok perubahan yang terjadi, seperti berikut.
- Nama organisasi
- Istilah istri Pegawai Republik Indonesia diganti istri PNS RI yang bergerak di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya
- organisasi nonpolitik
- Penerapan demokrasi dalam organisasi dalam organisasi
- Penegasan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan
Baca juga: Dharma Wanita Persatuan Setjen DPD RI Gelar Seminar Edukasi Kesehatan
Sebagai informasi, organisasi Dharma Wanita ini sudah layaknya memiliki Standing Position yang mengambil peran strategis dalam konstalasi pembangunan nasional.
Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Dharma Wanita Persatuan harus meyelaraskan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan sekitarnya.
Pemerintah juga telah membuat Rancangan Teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dilengkapi dengan Visi Misi kebijakan dan program Presiden terpilih dan ditetapkan menjadi RPJMN, sehingga Dharma Wanita Persatuan selalu berusaha menyesuaikan dan menetapkan Rencana Strategis Organisasi yang sejalan dangan arahan dan agenda RPJMN yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Dilansir laman setjen.mpr.go.id, anggota organisasi Dharma Wanita adalah semua istri PNS di Indonesia yang meliputi istri PNS, istri pejabat negara bidang pemerintahan, istri pensiunan dan janda PNS.
Ada juga istri pegawai BUMN atau BUMD, istri pensiunan atau janda pegawai BUMN atau BUMD, istri kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, istri perangkat pemerintah desa, istri TNI, istri POLRI, dan pensiunan PNS wanita.
(Tribunnews.com/Pondra)