Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma'ruf Amin menyerahkan penghargaan dan hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 kepada 16 pimpinan instansi.

Acara tersebut digelar di Bali Nusa Dua Convention Center, Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada Rabu (6/12/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri PAN/RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Pj Gubernur Bali, sejumlah kepala daerah dan pimpinan instansi, serta para penerima penghargaan.

Penghargaan untuk Pemda dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada semua tema Tahun 2023 diberikan kepada Walikota Tangerang, Walikota Yogyakarta, dan Bupati Hulu Sungai Selatan.

Untuk kategori Pemda yang berhasil mendapatkan nilai SAKIP menjadi A pada Tahun 2023 diberikan kepada Bupati Banyumas dan Walikota Madiun.

Baca juga: Format Debat Capres-Cawapres Masih Banyak Diributkan, Begini Usulan Wapres Maruf Amin

Pengargaan Pemda dengan Predikat SAKIP A dengan nilai tertinggi diberikan kepada Bupati Banyuwangi.

Sedangkan untuk Pemda dengan Predikat SAKIP AA diberikan kepada Gubernur DI Yogyakarta.

Apresiasi Kementerian dan Lembaga pendukung dalam Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023 diberikan kepada Staff Ahli Kemenko Bidang Marvest, Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Kesehatan, Sekretaris Kementerian Investasi/BKPM,  Sestama BPS, dan Sestama LKPP.

Sedangkan untuk Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak peraih Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 diberikan kepada Menteri Keuangan,  Kasum TNI, dan Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Dalam sambutannya, Ma'ruf mengatakan memasuki tahun 2024 kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat.

Diharapkan hal itu semakin mendekatkan pada cita-cita menuju birokrasi qkelas dunia.  

Ma'ruf mengatakan menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi, kini sudah banyak perubahan yang berarti. 

Persentase Instansi Pemerintah yang mencapai Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan kategori “Baik” ke atas, kata dia, juga semakin meningkat.

Begitu pula dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di sektor-sektor strategis.

Menurutnya peningkatan kualitas birokrasi yang mendapat penilaian positif dari lembaga internasional juga patut dibanggakan.

Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicators (WGI), kata dia, menempatkan Indonesia di posisi ke-73 dari 214 negara. 

Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia yang semula 64,76 tahun 2022, kini berhasil naik menjadi 66,04 di tahun 2023. 

Sejumlah capaian tersebut, kata dia, hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat untuk terus berbenah.

Ia mengatakan berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen ASN harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak, tidak hanya di pusat, melainkan juga di daerah.

Saat ini, kata dia, implementasi RB di tingkat pemerintah kabupaten/kota masih menuntut upaya bersama.

Data dari KemenPAN-RB, kata dia, mencatat kurang lebih 32 persen, atau 166 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat nilai indeks RB dalam kategori “Baik”. 

Angka tersebut, kata dia, adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan capaian pada kementerian/lembaga yaitu sekitar 92%, dan pemerintah provinsi sekitar 88%.

"Persoalan lainnya adalah meskipun Indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tetapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan isu-isu lainnya," kata dia.

"Kemudian, kita masih menjumpai kasus-kasus tindak pidana korupsi, yang bahkan juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara. Inilah beberapa tantangan nyata yang harus segera diatasi, utamanya dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan," sambung dia.

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang dibangun, kata dia, semestinya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus dapat mencegah korupsi secara maksimal.

Ia juga menyoroti perkembangan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi DKI.

Aspek pelayanan publik, kata dia merupakan inti dari pelaksanaan RB. 

Oleh karena itu, menurutnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, harus dipastikan agar seluruh kabupaten/kota memiliki MPP.

Hingga saat ini, kata dia, telah terbangun 175 MPP, sementara di tahun 2024 diharapkan akan terbangun lagi 156 MPP baru.

"Saya mendapat laporan bahwa kehadiran MPP mendapatkan respons positif dari pemangku kepentingan dan masyarakat," kata dia.

"Daerah yang memiliki MPP cenderung berada di zona hijau, atau memiliki nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan, lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang belum mempunyai MPP," sambung Ma'ruf.

Ia mengapresiasi Menteri PAN-RB, Kementerian/Lembaga, dan 175 Kepala Daerah yang telah berkomitmen menyelenggarakan MPP.

Ma'ruf meminta agar pelaksanaan MPP terus dikawal, sehingga masyarakat luas dapat merasakan langsung manfaat pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau. 

Ia juga berharap akselerasi pengembangan MPP ke arah MPP digital, yang sekaligus mengintegrasikan seluruh proses bisnis layanan ke dalam satu sistem.  

Dengan demikian, kata dia, masyarakat akan semakin dimudahkan karena dapat mengakses berbagai layanan cukup melalui gawai dan dengan satu akun saja. 

Proses transformasi digital tersebut, kata dia, penting untuk menjembatani apa yang diharapkan masyarakat dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah. 

"Harapannya, pemerintah semakin dapat menyediakan layanan yang prima dengan sederhana, andal, mudah diakses, adil, dan efektif," kata Ma'ruf.

Sebagai arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan, ia meminta Menteri PAN-RB bersama Kementerian/Lembaga terkait, para gubernur, bupati dan wali kota, untuk memastikan tercapainya tujuan RB, efektivitas SAKIP, dan ZI dengan fokus pada sejumlah hal.

Pertama, kata dia, pastikan keberhasilan pencapaian Indeks RB dan Indeks SAKIP, serta instansi yang telah ditetapkan sebagai zona integritas, juga diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan.

"Perhatikan indikasi antara lain penurunan angka korupsi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil akhirnya mampu menyejahterakan masyarakat," kata dia.

Kedua, lanjut dia, perkuat secara berkelanjutan orientasi RB berdampak, sebagai target kinerja masing-masing instansi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. 

Seluruh instansi pusat dan daerah, kata Ma'ruf, agar terus tingkatkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor.  

Selanjutnya, kata Ma'ruf, lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi.

Hal tersebut, kata dia, penting untuk mempermudah inter-operabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan, serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran. 

"Terakhir, percepat dan perkuat pembangunan MPP untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya terkait pengembangan MPP Digital," kata Ma'ruf. 

"Pembangunan MPP bukan sekadar pemenuhan mandat regulasi, melainkan juga perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan standar dan proses pelayanan yang berkualitas, efisien, cepat, dan terjangkau," sambung dia.

Ia juga mengucapkan selamat kepada instansi yang mendapatkan predikat B ke atas untuk penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP, serta unit kerja instansi yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

"Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya, untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat," kata dia.