Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, pesimistis pemerintahan yang sekarang dapat menuntaskan masalah tambang ilegal, yang jelas-jelas merugikan negara.

"Dalam kondisi normal saja Pemerintahan Joko Widodo tidak mampu berbuat banyak, apalagi sekarang di tahun politik jelang pemilu. Saya pribadi tidak yakin Pemerintahan periode ini mampu menyelesaikan PR besar ini," kata Mulyanto, kepada Tribunnews.com Jumat (15/12/2023).

Mulyanto menyebut di tahun politik ini aktivitas penambangan ilegal semakin marak.

Dia menduga hasil dari kegiatan ilegal tersebut sebagian digunakan untuk kampanye politik.

Mulyanto mengutip keterangan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana yang mengungkap adanya dugaan sumber dana kampanye Pemilu 2024 berasal dari tindak pidana.

Satu di antaranya adalah pertambangan illegal yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Mulyanto menyesalkan bahwa sampai hari ini pemerintah belum membentuk satgas penegakan hukum pelanggaran tambang Ilegal.

"Hal ini menandakan pemerintah tidak serius memberantas penambangan ilegal. Terkesan takut dengan para pembeking tambang, apalagi ditahun politik seperti sekarang ini, dimana dikabarkan kebutuhan dana politik memacu pertambangan ilegal," ujar legislator PKS itu.

Sebab itu Mulyanto meminta sekarang saatnya para capres dan cawapres, yang kelak menjadi presiden dan wakil presiden ke depan, merumuskan dengan sungguh-sungguh pengelolaan sumber daya tambang kita.

Agar kekayaan alam ini benar-benar menjadi berkah buat masyarakat dan mengantarkan mereka pada kehidupan yang sejahtera.

"Jangan sampai kekayaan SDA Indonesia justru mendatangkan musibah kutukan sumber daya alam, karena hanya dinikmati oleh segelintir elite yang secara involutif melanggengkan kekuasaan yang korup. Sementara masyarakat tetap miskin dan terbelakang dengan lingkungan hidup mereka yang semakin hancur porak-poranda," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan adanya indikasi dana kampanye Pemilu 2024 yang berasal dari sumber ilegal.

Termasuk di antaranya dari hasil kejahatan lingkungan, khususnya illegal mining atau pertambangan ilegal.

"Kita kan pernah sampaikan indikasi dari illegal mining," ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, Kamis (14/12/2023) saat menjawab pertanyaan awak media mengenai sumber dana kampanye yang ditemukan PPATK.

Tak hanya illegal mining, PPATK juga menemuan indikasi dana kampanye yang bersumber dari tindak pidana lain. Namun tak dibeberkan lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dimaksud.

Sedangkan sumber dana yang berasal kejahatan lingkungan, termasuk illegal mining, PPATK telah menyerahkan data-datanya kepada penegak hukum.

"Banyak ya kita lihat semua tindak pidana. Yang kejahatan lingkungan sudah ada di penegak hukum. Sudah ada di teman-teman penyidik," kata Ivan.