TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2023 diwarnai beragam peristiwa politik yang menghebohkan publik.

Mulai dari cepatnya Kaesang Pangarep jadi Ketua Umum PSI, Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto hingga renggangnya hubungan Jokowi dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Berikut Tribunnews.com rangkum untuk Anda.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Viral Pengantin Kabur sebelum dan Baru Nikah, Ada Pasangan di Bogor Berakhir Cerai

Dalam Dua Hari Kaesang Jadi Ketua Umum PSI

Kaesang Pangarep resmi menjadi Ketua Umum PSI lewat acara bertajuk Kopdarnas: Deklarasi Sikap Politik PSI yang digelar di The Ballroom, Djakarta Theater, Jakarta Pusat pada Senin (25/9/2023).

Ia resmi menggantikan Giring Ganesha yang ditunjuk menjadi anggota Dewan Pembina PSI yang baru bersama dengan mantan Plt Sekjen PSI, Isyana Bagoes Oka.

"Memutuskan, menetapkan, pengangkatan Saudara Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum DPP PSI periode 2023-2028. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dapat ditinjau dengan AD/ART PSI. Tertanda Ketua Dewan Pembina, Jeffrie Giovani dan Sekretaris Dewan Pembina, Raja Juli Antoni," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie.

Sebelum dilantik, Kaesang pun baru secara resmi menjadi anggota baru PSI pada Sabtu (23/9/2023) lewat pemberian secara simbolis kartu tanda anggota (KTA) yang diserahkan langsung oleh Giring Ganesha di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago mengkritik dilantiknya Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hanya dalam waktu dua hari setelah resmi menjadi anggota.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Deretan Pejabat Negara yang Terseret Kasus Korupsi, Termasuk 2 Menteri Jokowi

Pangi menilai hal ini menjadi wujud tidak pentingnya kaderisasi dalam tubuh PSI.

"Kita melihat pembelajaran penting betapa tidak pentingnya kaderisasi, berproses, kontribusi kader-kader, bertahap, berjenjang, berproses itu tidak penting di PSI."

"Tiba-tiba bisa jalur tol, nggak perlu masuk jalur kampung. Ini kan jalur cepat, dua hari menjadi anggota PSI langsung menjadi ketua umum. Hebat betul PSI ini," katanya kepada Tribunnews.com, Senin (25/9/2023).

Dengan penunjukan Kaesang ini, Pangi menilai PSI tidak berhasil dalam menempuh kaderisasi dan hanya mementingkan figur untuk mendongkrak suara di Pemilu 2024.

"Partai yang merasa meritrokasi bagaimana menghargai kaderisasi seperti tidak terlalu penting bagi PSI. Yang penting orang Indonesia itu lebih penting memilih figur dan figur itu menjadi penting," tuturnya.

Gibran jadi Cawapres Prabowo

Adapun seluruh ketua umum partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersepakat mengusung Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Hal itu diungkapkan Prabowo dalam jumpa pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).

"Secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden KIM untuk 2024-2029 dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden," kata Prabowo di lokasi.

Prabowo menyebut pengumuman Gibran sebagai cawapres pendampingnya sangat ditunggu-tunggu masyarakat.

"Saya kira itu pengumuman yang sudah ditunggu-tunggu. Ini sekaligus adalah deklarasi yang kita sampaikan ke masyarakat umum," ujarnya.

Majunya Gibran sebagai cawapres juga mengundang kontroversi, pasalnya Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sorotan pada 2023 setelah mengabulkan gugatan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dikabulkannya gugatan yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta bernama Almas Tsaqibbirru tersebut diketahui memuluskan langkah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Bila mengacu pada aturan lama, syarat Capres-Cawapres meski berusia 40 tahun.

Sehingga, Gibran yang saat ini masih berusia 36 tahun tidak memenuhi syarat untuk menjadi Cawapres.

Namun, atas putusan MK, seseorang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah atau pejabat negara lainnya yang dipilih melalui pemilu bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden meski berusia di bawah 40 tahun.

Putusan MK tersebut dibacakan pada Senin (16/10/2023) dan dihadiri 9 hakim konstitusi.

Sejumlah pihak bereaksi menyikapi putusan tersebut, terlebih Ketua MK saat itu Anwar Usman memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming.

Anwar Usman diketahui merupakan suami dari Idayati, adik dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Karena ikatan tersebut, Anwar Usman memiliki hubungan sebagai paman dari Gibran Rakabuming.

Imbasnya muncul plesetan bila MK merupakan kepanjangan dari Mahkamah Keluarga.

Tak hanya itu, masyarakat pun melaporkan semuah hakim konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Dari 9 hakim konstitusi yang dilaporkan, hanya Anwar Usman yang dijatuhi sanksi berat oleh MKMK.

Baca juga: Kaleidoskop 2023: Teroris yang Ditangkap Tahun 2023 Berkurang Drastis, Ada yang Ditangkap H-2 Natal

Retaknya Hubungan Jokowi-PDIP

Pada tahun 2023 kader PDI Perjuangan melayangkan sejumlah kritik keras kepada Presiden Jokowi.

Sebut saja Adian Napitupulu, Ganjar Pranowo hingga FX Hadi Rudyatmo atau yang dikenal sebagai FX Rudy, melakukan hal tersebut.

Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu mengungkapkan akar masalah Presiden Joko Widodo dengan partainya.

Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) tersebut mengatakan persoalan tersebut bermula dari penolakan masa jabatan presiden tiga periode.

Sementara FX Rudy mendukung pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyindir perilaku penguasa seperti rezim Orde Baru.

Bahkan menurutnya perilaku penguasa lebih dari Orde Baru dan menyebutnya Neo Orde Baru Plus.

"Oh itu, kalau saya menyampaikan bukan sikap Orde Baru, Neo Orde Baru Plus," kata Rudy saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu (29/11/2023).

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai maksud dari Neo Orde Baru Plus yang disebutkannya, ia membandingkan dengan cara mengancam Presiden Soeharto.

Kata dia cara Soeharto mengancam tidak terang-terangan seperti saat ini.

"Ya kalau Pak Harto masih baik-baik saja cara mengancamnya tidak seperti sekarang. Intimidasinya nggak terang-terangan kayak begini. Dari institusi perintah ke bawah dan sebagainya, itu nggak seperti itu dulu," kata dia.

Sedangkan Ganjar Pranowo mengkritik sektor maritim yang seolah-olah jalan di tempat selama hampir 10 tahun belakangan ini. Padahal, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mencanangkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia pada 2045.

"Maritim 10 tahun tidak berubah, ya enggak niat! Mau pakai alasan apa lagi?" ujar Ganjar dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta Selatan pada Rabu, 8 November 2023.