TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi meminta agar media lebih terlebih dahulu memverifikasi sebuah isu menjelang Pemilu 2024.

Haidar menyoroti mengenai podcast yang diunggah di akun YouTube media arus utama pada Sabtu (27/1/2024) terkait rencana pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Soekarnoputri.

Dalam podcast yang dimaksud, dikatakan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Pratikno menjembatani pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Padahal satu minggu sebelumnya baik pihak istana maupun pihak PDIP telah menepis kebenaran isu tersebut.

Bahkan, Presiden Jokowi sendiri juga telah menegaskan belum ada rencana pertemuan dengan Megawati.

"Menghadapi Pemilu, hal-hal seperti ini menjadi sangat sensitif karena dapat menimbulkan kegaduhan politik di kalangan elite maupun masyarakat. Ini sangat disesalkan. Media harusnya turut serta mewujudkan Pemilu damai sebagaimana fungsinya yang diatur dalam Undang Undang Pers," kata R Haidar Alwi, Senin (29/1/2024).

Baca juga: Momen Maruarar Sirait Blak-blakan Tak Mau Jadi Petugas Partai, Sindir Megawati?

Menurutnya, boleh saja membahas isu tersebut jika memiliki sumber yang bisa dipercaya. Akan tetapi alangkah bijaknya bila menyertakan bantahan dari Presiden Jokowi atau pihak istana yang diwakili oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dan pihak PDIP Hasto Kristiyanto.

"Aktualitas itu news value dan keberimbangan itu diatur Kode Etik Jurnalistik. Saya rasa mereka mengabaikan itu," kata R Haidar Alwi.

Ia berharap media terlebih dahulu memverifikasi sebuah isu sebelum disajikan menjadi konsumsi publik agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat.

"Jangan sampai sudah menimbulkan kesan negatif dalam hal ini terhadap Presiden Jokowi dan Mensesneg Pratikno, masyarakat juga tidak mendapatkan informasi yang akurat. Kalau begitu, motifnya patut dipertanyakan," kata R Haidar Alwi.

"Kritik boleh, bagus malah. Tapi harus sesuai aturan," tegas R Haidar Alwi.

Kabar Presiden Jokowi akan bertemu Megawati Soekarnoputri berawal adanya pernyataan tiga elite PDIP kepada salah satu media massa.

Jokowi disebut tengah menjajaki pengurus DPP PDIP memediatori pertemuan dirinya dengan Megawati.

Namun, permintaan Jokowi itu disebut belum disampaikan kepada Megawati dan akan disampaikan ketika Pemilu 2024 selesai.

Permintaan pertemuan dari Jokowi itu juga disebut-sebut untuk membangun kekuatan pasangan capres-cawapres jika Prabowo-Gibran melaju ke putaran kedua melawan Anies-Muhaimin.

Diketahui, hubungan Jokowi dan Megawati Soekarnoputri dikabarkan merenggang setelah satu per satu anggota keluarga Jokowi meninggalkan PDIP dan memilih berada di kubu capres Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto membantah kabar yang menyebut ada permintaan pertemuan oleh Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri dalam waktu dekat.

"Tidak ada [permintaan pertemuan Jokowi-Megawati]," kata Hasto jelang debat cawapres di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Meski begitu, Hasto mengaku rumah Megawati akan selalu terbuka.

Menurut dia, Jokowi bisa ditemani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, maupun Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Sebenarnya kan rumah Ibu Mega kan selalu terbuka sejak dulu, enggak ada persoalan ya nanti kalo mau datang biar ditemani Bu Sri Mulyani dan Pak Basuki serta Pak Ahok," kata dia.

Sementara itu, pihak Istana Presiden juga membantah perihal permintaan Presiden Jokowi bertemu Megawati itu.

Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana mengaku belum mendapatkan informasi adanya penjajakan pertemuan Jokowi dan Megawati.

"Terkait narasi yang dikembangkan seolah-olah ada permintaan dari Bapak Presiden untuk bertemu, apalagi dihubungkan dengan Pemilu 2024, itu sama sekali tidak benar," kata Ari Dwipayana di Jakarta, Senin (22/01).