TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD diminta tidak mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan Mahfud tidak perlu mundur meskipun sudah menyampaikan keinginannya untuk menghindari terjadi konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: 3 Sosok yang Disebut Bisa Gantikan Mahfud MD Jadi Menko Polhukam: SBY, Yusril, dan Jimly

Ray mengatakan, sejauh ini Mahfud telah menunjukkan kepatuhannya pada Undang-Undang dan peraturan Pemilu, dengan mengajukan cuti selama berkampanye.

Selain itu, Mahfud juga tidak menggunakan fasilitas negara atau melakukan kampanye terselubung.

"Jadi kalau menurut saya, jangan mundur lah, Pak Mahfud. Biarkan Pak Jokowi yang reshuffle, kita lihat berani enggak Pak Jokowi?" kata Ray, di Jakarta, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Kabar Terbaru Mahfud MD Mundur dari Kabinet Jokowi, Sudah Temui Mensesneg dan Direstui Megawati

Menurut dia, dengan tidak mundur dari jabatannya, Mahfud dalam tanda kutip sedang mengingatkan Jokowi tentang situasi yang dilakukan Jokowi dan keluarganya terhadap PDI Perjuangan.

Jokowi, Gibran, dan Bobby Membelot

Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution, diusung PDI Perjuangan maju sebagai Presiden dan Wali Kota Solo (Jawa Tengah), dan Wali Kota Medan (Sumatera Utara). Namun, mereka membelot dan menyatakan memilih mendukung pasangan calon (Paslon) lain.

"Nah, mereka diminta PDI Perjuangan, ya mundur saja, tapi mereka tidak mau menyerahkan KTA-nya. Dan, bahkan sampai sekarang Pak Jokowi belum menyerahkan KTA-nya, masih tetap di PDI Perjuangan, meskipun jelas-jelas mendukung paslon lain," ungkap Ray.

Jokowi dan keluarganya, lanjut Ray, menempatkan PDI Perjuangan pada posisi serba salah, karena mereka tahu jika dimundurkan oleh PDI Perjuangan, maka efek negatif akan dihadapi partai berlambang banteng moncong putih itu.

Meski demikian, PDI Perjuangan sampai sekarang tidak mengeluarkan Jokowi dan keluarganya, yang masih tercatat sebagai anggota PDI Perjuangan.

"Entah itu yang Jokowi dan keluarganya tunggu atau tidak wallahualam. Tapi kita bisa membaca kalau seandainya PDI Perjuangan mengeluarkan mereka, bisa dibayangkan efek negatif dan dramanya akan seperti apa," ungkap Ray.

Baca juga: 3 Sosok yang Disebut Bisa Gantikan Mahfud MD Jadi Menko Polhukam: SBY, Yusril, dan Jimly

Ray kembali menyarankan Mahfud tidak mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Sebab, hal ini dapat mengingatkan Jokowi tentang perasaan keluarga besar PDI Perjuangan yang dikhianati.

"Sekarang saya kira Pak Mahfud sedang mengajarkan Pak Jokowi dengan cara yang sama, seolah pak mahfud hendak mengatakan inilah yang dialami keluarga besar PDI Perjuangan," ungkap Ray.

Jika Jokowi yang mencopot jabatan Mahfud sebelum Pilpres, Ray meyakini efek negatif akan ada di kubu Jokowi, meskipun Mahfud sudah jelas mengatakan akan mundur.

Situasi yang sama juga dialami PDI Perjuangan yang direpotkan oleh Jokowi dan keluarganya soal status. Sekarang Jokowi yang direpotkan Mahfud soal status di Kabinet.

"Kita enggak perlu menunggu waktu yang lama untuk melihat bagaimana hukum alam ini bekerja. Kalau Anda pernah menyakiti orang, maka besar kemungkinan Anda pun akan disakiti. Pertanyaannya adalah apakah Pak Jokowi merasa direpotkan oleh Pak Mahfud atau tidak dan berani bersikap, kita tunggu," tutur Ray.

Dia menambahkan, Mahfud sebaiknya tetap menjalankan tugas dan mundur setelah Pemilu 2024 berakhir. "Malah menurut saya jangan mundur, biar Pak Jokowi yang repot," ungkap Ray.

Sebagai informasi, kabar mengenai kepastian mundurnya Mahfud kembali mengemuka seiring pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengenai pertemuan dengan Mahfud, pada Senin (29/1/2024) malam.

Pratikno menjelaskan, bahwa Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3 itu meminta waktu untuk menghadap dan bertemu langsung Jokowi.

Sementara itu, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengungkapkan bahwa Mahfud belum mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam, karena masih mengawal dua hal strategis.

"Ada dua hal strategis yang Pak Mahfud kawal, sehingga Pak Mahfud belum mundur," kata Deputi Politik 5.0 TPN, Andi Widjajanto.

Mantan Gubernur Lemhanas itu menolak menjelaskan tentang dua hal strategis yang belum tuntas dikawal Mahfud.

"Nanti biar diceritakan sendiri sama Pak Mahfud," ungkap Andi.