TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Jenderal (Purn) Moeldoko kini "bersatu" dalam kabinet Jokowi. Padahal keduanya dulu terlibat konflik soal kepengurusan Partai Demokrat.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi hari ini, Rabu (21/2/2024) resmi melantik dua menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju.

Dua menteri yang dilantik Jokowi itu ialah Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) serta AHY sebagai Menteri ATR/BPN.

Bergabungnya AHY dalam Kabinet Indonesia Maju ini kemudian mengingatkan publik soal kisruh Demokrat dengan Moeldoko.

Apalagi, Moeldoko sendiri tidak hadir dalam pelantikan hari ini.

Di sisi lain, sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan Hadi dan AHY, di antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Apakah konflik ini akan mempengaruhi kinerja di kabinet, nantinya?

Partai Demokrat yakin kesolidan kabinet Jokowi akan tetap terjaga seiring masuknya AHY di jajaran menteri dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Saya kira kalau di dalam negara nggak ada konflik, kemarin konflik itu wilayah kepartaian. Kalau Demokrat sangat rasional lah. Konfliknya juga kita kan dengan sistem kepartaian dan dengan hukum, tapi kalau bicara pemerintahan nggak boleh dong pembantu presiden saling konflik," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Rabu (21/2/2024).

Sementara pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa mengatakan, dalam politik, selama tujuannya terpenuhi semua kubu pasti menyatu termasuk soal AHY dan Moeldoko.

Lebih jauh, ia menilai, bersatunya AHY dan Moeldoko dalam kabinet tak lepas dari faktor kepiawaian Jokowi.

"Saya rasa ini juga bagian dari skill Jokowi juga, mempertahankan legacy dan soal keberlangsungan pemerintahan ke depan. Apalagi format kabinet sekarang akan memberikan gambaran bagi pemimpin selanjutnya untuk evaluasi," ujarnya kepada Tribunnews.com.

Di sisi lain, kata Herry, AHY juga tidak boleh dianggap remeh, apalagi putra sulung SBY itu mempunyai latarbelakang pendidikan yang mumpuni misalnya soal leadership, manajemen, hingga administrasi publik.

"Belum lagi berbicara mengenai strategi pertahanan. AHY punya kapasitas itu. Sekarang kita butuh ketegasan soal kasus tanah, AHY bisa tunjukan kapasitasnya soal ini."

Kilas Balik Konflik AHY dan Moeldoko

Konflik AHY dan Moeldoko beberapa tahun lalu dipicu konflik kepengurusan Partai Demokrat.

Polemik membuncah ketika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.

Pada 1 Februari 2021, AHY menyelenggarakan konferensi pers dan menyebut ada sebuah gerakan yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam video konferensi pers yang diunggah dalam akun Youtube-nya.

Ia menyampaikan, gerakan ini melibatkan 5 orang, 4 merupakan mantan kader, dan seorang lainnya adalah pejabat penting pemerintahan di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut para elit tersebut akan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk mengganti pimpinan Partai Demokrat.

Apa yang disebut AHY belakangan terbukti. KLB Deli Serdang benar terjadi pada 5 Maret pukul 15.00 WIB di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Hasil dari KLB itu adalah terpilihnya Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kubu KLB, melalui proses voting.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait KLB tersebut.

Ia menyebut pihaknya berkabung atas terjadinya KLB yang dinilai menyerang kedaulatan Partai Demokrat.

SBY juga menyebut pelaku atau dalang di balik KLB itu sebagai pihak yang benar-benar tega dan berdarah dingin.

AHY didampingi jajaran petinggi Partai Demokrat dan 34 orang DPD Partai Demokrat seluruh Indonesia kemudian mendatangi kantor Kemenkumham.

Tak mau kalah, Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang juga melakukan hal yang sama.

Mereka menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya, Selasa (9/3/2021).

Kisruh itu berlanjut ke jalur hukum. Mahkamah Agung menolak kasasi Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat pada 3 Oktober 2022.

Moeldoko sempat mengajukan peninjauan kembali (PK). Namun MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.

AHY melanjutkan kepemimpinannya di Demokrat. Partai tersebut masuk ke Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo-Gibran di Pemilu Serentak 2024.