Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Co-Captain Timnas AMIN Thomas Lembong atau Tom Lembong, menyebut langka dan mahalnya beras di pasaran selama beberapa hari terakhir ini diakibatkan dari kebijakan bantuan sosial (bansos).
Menurut Tom Lembong, kebijakan bansos yang dikeluarkan pemerintah justru menguras stok beras di Bulog.
Hal itu disampaikan Tom di Rumah Koalisi Perubahan, Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2024).
Tom Lembong mengatakan ada indikasi kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton.
"Kondisi pasar beras di Indonesia itu lagi kacau balau, dan itu kalau saya menanggapi secara teknokratis, secara profesional, hampir pasti ada kaitannya dengan kebijakan yang diambil di saat-saat di bulan-bulan pemilu terkait bansos," kata Tom.
"Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok Bulog sampai 1,3 juta ton. Itu angka yang sangat signifikan," ucapnya.
Tom menambahkan langkah kebijakan bansos secara besar-besaran menunjukkan kondisi pemerintahan saat ini tidak berjalan baik.
Menurutnya, jika kondisi beras yang merupakan kebutuhan pokok dianggap tidak stabil, Tom yakin peristiwa lebih parah terjadi pada aspek lainnya.
"Kalau kondisi kebutuhan pokok yang mendasar seperti beras saja sekacau ini, kita bayangkan aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang lainnya yang diurus oleh kementerian-kementerian lain," jelasnya.
Dia menilai permasalahan beras diakibatkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terlalu politis.
Tom menyebut kebijakan yang politis itu yakni bansos yang diberikan di tengah proses penyelenggaraan pemilu 2024.
Anggarannya pun fantastis, yakni senilai Rp496 triliun atau naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp476 triliun.
Sementara untuk bansos pangan periode Januari hingga Juni 2024 diperkirakan menghabiskan total anggaran Rp20 triliun.
Pemerintah Sibuk Berpolitik
Tom Lembong mengkritik kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang sibuk berpolitik pada pemilu 2024.
Akibat kelakuan para pejabat itu, kebutuhan masyarakat jadi tidak terurus dengan baik.
"Jadi ya secara teknokratis moga-moga pemerintah bisa segera kembali mengurus keperluan keperluan masyarakat."
"Karena selama ini saya menyimak malah sibuk dengan berpolitik."
"Sehingga kebutuhan masyarakat tidak terurus dengan baik," kata Tom.
Ada pun yang menjadi fokus Tom yakni permasalahan beras yang akhir-akhir ini langka dan harganya naik.
Dia menilai permasalahan beras diakibatkan karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terlalu politis.
"Jadi ya itulah yang terjadi kalau pemerintahan dan kebijakan itu terlalu dipolitisasi, tentunya yang juga akan menarik adalah prospek kondisi beras kedepannya," ujarnya.
Tom menyebut, kebijakan yang politis itu yakni bansos yang diberikan di tengah proses penyelenggaraan pemilu 2024.
Anggarannya pun fantastis, yakni senilai Rp 496 triliun atau naik Rp 20 triliun dibandingkan anggaran serupa di APBN 2023, yaitu Rp 476 triliun.
Sementara untuk bansos pangan periode Januari hingga Juni 2024 diperkirakan menghabiskan total anggaran Rp 20 Triliun.
"Mari kita simak bersama pergerakan-pergerakan stok maupun harga beras maupun keterjangkauan dan ketersediaan di berbagai titik geografi se-Indonesia," pungkas Tom.(Tribunnews.com/Chaerul Umam)