Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menegaskan, pembagian paket sembako oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Medan Merdeka tak ada kaitannya dengan ramainya sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Adapun dalam sidang MK, polemik Jokowi membagi-bagikan bansos di masa kampanye disebut dalam dugaan cawe-cawe presiden.
"Dari dulu dari awal 2014 isinya sembako. Kenapa? Kebutuhan masyarakat yang sangat esensial kan. minyak goreng, beras, gula, teh. Rutin kok, kemarin juga di Bogor ada," kata Heru Budi kepada wartawan, Senin (8/4/2024)
Jokowi, dikatakan Heru, selalu meminta jajaran staf Sekretariat Presiden (Setpres) untuk menyiapkan 1.000 paket sembako untuk masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah.
Paket sembako itu dibagikan di untuk masyarakat yang sedang melintas di sekitar Istana Kepresidenan Jakarta, pengemudi ojek daring, dan masyarakat umum.
"Ini kebiasaan Bapak Presiden ingin dekat dengan masyarakat dan menjelang di akhir bulan Ramadhan memasuki Idulfitri, beliau memperhatikan itu," ucap Heru.
Lebih lanjut, Pj Gubernur Jakarta itu mengatakan, pembagian bansos bukan hanya dilakukan pada tahun ini.
Saat pandemi Covid-19, Jokowi memberi bantuan dalam bentuk makanan siap saji kepada pengemudi ojek online, sopir taksi, di beberapa titik seperti Jalan Veteran, Dukuh Atas, hingga kompleks Gelora Bung Karno Jakarta.
Jokowi juga sempat memberikan bantuan kepada UMKM sebesar Rp 1,2 juta, dan ada sekitar 500 UMKM yang dipanggil Presiden ke Istana untuk menerima bantuan.
"Termasuk nanti menjelang Idul Adha, Bapak Presiden memberikan sapi juga dana dari Bapak Presiden. Sejak 2014 saya dampingi beliau setiap kunker," jelas Heru.
Baca juga: Diundang Presiden Jokowi, Paus Fransiskus Dijadwalkan Berkunjung ke Indonesia 3-6 September 2024
Sebelumnya, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy dan Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024.
Keduanya kompak membela setelah hakim konstitusi menanyakan mengapa Jokowi sering melakukan kunjungan kerja (kunker) selama Pilpres 2024.
Muhadjir mengatakan, Jokowi memang rutin melakukan kunker, tak hanya saat menjelang Pilpres.
"Sebetulnya kunjungan bapak presiden itu kan bukan sekarang saja, ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau," kata Muhadjir di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Jumat (5/4/2024).
Dia mengaku beberapa kali pernah mendampingi Jokowi ketika membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke daerah.
"Tujuannya apa, untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan," ujar Muhadjir.
Menurut Muhadjir, Jokowi selalu menekankan pentingnya segera belanja anggaran pendapatan belanja negara (APBN) pada awal tahun.
Karenanya, daftar pelaksanaan anggaran (DIPA) diberikan pada bulan November atau September.
"Sehingga pada Januari sudah kick off semua program termasuk bansos dan di situlah presiden turun tangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver," ucap Muhadjir.
Muhadjir meyakini Jokowi rutin melakukan kunjungan ke daerah karena alasan pembangunan.
"Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan, proyek strategis nasional yang diberikan ke daerah itu," ungkapnya.
Apalagi, kata dia, terlalu mustahil jika 100 titik yang dikunjungi Presiden Jokowi berpengaruh secara nasional.
Sementara, Airlangga mengamini pendapat Muhadjir. Terutama selama Pandemi Covid-19, Jokowi disebutnya turun langsung membagi-bagi bantuan.
Airlangga juga mengaku beberapa kali ikut mendampingi Jokowi ketika menyalurkan bantuan.
"Karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian seperti KUR, kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan Covid itu bantuan kepada kaki lima, nelayan, itu bapak presiden turun langsung di lapangan," ungkapnya.