Baca tanpa iklan
Dalam keadaan tersebut, Ujang menilai, fungsi oposisi akan diambil oleh pihak non parlementer, yakni rakyat.
Hal itu dinilainya akan memberikan dampak buruk bagi demokrasi Indonesia.
Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai tidak semudah itu bagi PDIP untuk bergabung dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Ray, PDIP setidaknya harus mendapat jatah 3 kursi menteri jika bergabung dalam koalisi Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang dinyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemenang Pilpres 2024.
Terlebih, jatah kursi menteri untuk PDIP akan sulit diterima partai politik (parpol) pendukung Prabowo-Gibran.
Lebih dari itu, Ray menjelaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bukanlah sosok yang sekadar hitung-hitungan kursi menteri.
Dia mencotohkan ketika Megawati menahan diri untuk tidak bertemu Prabowo sekalipun tidak menutup komunikasi, dan justru menugaskan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani untuk berkomunikasi dengan Prabowo.
Rencana pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan calon presiden pemenang Pilpres 2024, Prabowo Subianto santer terdengar belakangan ini.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan berlangsung pasca lebaran Idul Fitri tahun ini.(*)