News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Rapat Puspom dan Divpropam Polri, Panglima TNI Minta Evaluasi Penegakan Hukum dan Disiplin

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Divisi Propam Mabes Polri memggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) tahun 2024 di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta pada Kamis (2/5/2024).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan Divisi Propam Mabes Polri menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) tahun 2024 di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Rapat itu diikuti Pejabat Polisi Militer dari Puspom TNI, Pomad, Pomal, Pomau, Karoprovos Divpropam Polri, Karowabprof Divpropam Polri dan Karopaminal Divpropam Polri.

Rapat tersebut dihadiri 143 orang yang terdiri dari personel Mabes TNI 9 orang, Puspom TNI 13 orang, Puspomad 26 orang, Puspomal 24 orang, Puspomau 26 orang, dan Bidang Propam Polri 36 orang.

Dalam amanat Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang dibacakan Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengatakan rapat itu merupakan kegiatan yang sangat penting untuk lebih memantapkan sinergitas pelaksanaan pembinaan teknis kepolisian militer di lingkungan TNI dan Polri.

Hal itu dalam kaitannya agar terwujud koordinasi dan kerja sama antar satuan polisi militer, tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Baca juga: Kadivpropam Polri Tegaskan Selalu Koordinasi dengan Puspom Tangani Kasus terkait Personel TNI/Polri

Dengan demikian, kata Agus, diharapkan dapat tercipta personel TNI dan Polri yang taat hukum, memiliki loyalitas, moralitas dan integritas yang tinggi dan militan dalam rangka mewujudkan TNI yang Prima dan Polri yang presisi.

"Untuk itu, lakukan evaluasi terhadap sistem dan mekanisme hubungan kerja POM TNI dan Propam Polri beserta seluruh jajarannya terkait penyelenggaraan penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib termasuk penguatan sumber daya manusianya," kata Agus.

Ia juga berharap hasil rapat tersebut diharapkan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib serta kepatuhan hukum segenap anggota prajurot TNI Polri baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Agus juga berharap setiap personel POM TNI dan Propam Polri dapar menjadi teladan dalam aspek kesadaran hukum, disiplin, dan tata tertib tidak hanya bagi anggota TNI Polri melainkan juga bagi masyarakat di sekitarnya.

Baca juga: Danpuspom TNI : Perselisihan Oknum Anggota TNI AL dan Sopir Katering di Cileungsi sudah Dimediasi

"Saya juga berharap personel POM TNI dan Propam Polri dapat mengedepankan faktor humanis dalam melaksanakan tugasnya agar edukasi hukum dan tata tertib yang dilaksanakan dapat berhasil tepat guna dan tepat sasaran," kata dia.

Ia berpesan kepada seluruh peserta rapat untuk dapat memanfaatkan forum tersebut guna untuk menguatkan jalinan komunikasi yang harmonis.

"Guna menyamakan persepsi dan memantapkan soliditas serta profesionalitas jajaran kepolisian militer," kata dia.

Rencananya terdapat enam materi yang dipaparkan dalam rapat yang akan digelar hingga sore hari tersebut.

Pertama Diregident Korlantas Polri akan menyampaikan tentang strategi pencegahan penggunaan pelat nomor pejabat nomor registrasi oleh masyarakat sipil serta penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anggota kementerian, militer, dan lembaga negara dalam penggunaan pelat nomor kementerian, militer, dan lembaga negara.

Kedua, Kadiv Propam Polri akan memaparkan tentang sinergitas POM TNI-Propam Polri dalam mencegah terjadinya konflik antara prajurit dengan anggota Polri.

Ketiga, Direktur Penindakan dan Penyidikan Kepabeanan dan Cukai tentang mekanisme perjanjian kerja sama POM TNI dengan Direktorat Bea dan Cukai dalam penegakan hukum di bidang pengawasan level satuan pelaksana.

Keempat, Sahli Kemenkeu Bidang Peraturan Gakum Pajak akan memaparkan tentang sinergitas POM TNI dengan Ditjen Pajak RI dalam penegakan hukum di bidang perpajakan.

Kelima, Jamintel Kejaksaan Agung akan menyampaikan terkait pelacakan aset.

Keenam, tentang cara public speaking yang baik dan benar.

Terkait narasumber dan topik yang dipaparkan tersebut, Yusri mengatakan pihaknya mencermati beberapa isu viral.

Sehingga, TNI dan Polri duduk bersama untuk mencari solusi terbaik khususnya soal pencegahan.

"Memang kita mengutamakan pencegahan baru nanti dalam hal represif atau penindakan. Sehingga harapannya para Dansat puspom yang hadir di sini beserta seluruh Kabid Propam punya satu freuensi dalam hal bagaimana mengatasi pemasalahan-permasalahan yang sudah muncul dan mungkin nanti akan muncul kembali ke depan," kata dia.

Terkait dengan pencegahan konflik antara TNI dan Polri, Kadivpropam Polri Irjen Pol Syahar Diantono menegaskan Presiden Joko Widodo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sudah menyatakan sinergitas TNI-Polri adalah mutlak.

Untuk itu, kata dia, keteladanan tersebut harus ditanamkan dari jajaran atas sampai bawah.

Setelah rakor gabungan ini akan ditindaklanjuti di tingkat Polda bahkan tingkat Polres, Kodam, Korem, Kodim. Jadi ditindaklanjuti, tidak berhenti sampai di sini. Ini lah untuk menanamkan dari tingkat atas sampai bawah," kata dia.

"Kalau dari tingkat atas sampai tingkat bawah, atau secara horizontal sudah memahami, menanamkan ini, saya yakin, semua permasalahan, semua yang ada potensi konfilk, pasti bisa dicegah dan ditanggulangi dengan baik," ujar dia.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini