Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan niatnya untuk berkonsultasi dengan Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
Hal yang akan Gibran konsultasikan dengan Megawati terkait susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
Gibran mengaku ingin banyak berkonsultasi dengan para tokoh nasional termasuk Megawati.
"Ya nanti ya, senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua semuanya mintain (diminta) masukkan, tidak terkecuali beliau (Megawati)," kata Gibran dilansir Kompas.com, Senin (6/5/2024).
Meski telah ada niat untuk konsultasi dengan Megawati, tapi hingga kini Gibran mengaku belum ada komunikasi lagi dengan Ketum PDIP tersebut.
Terutama sejak adanya konflik di antara Gibran dan PDIP pada Pilpres 2024 lalu.
Sementara itu, PDIP hanya merespons dingin niat Gibran tersebut.
Bahkan Politikus PDIP, Masinton Pasaribu menilai rencana Gibran tersebut hanyalah gimik belaka.
Masinton beranggapan, Gibran tak perlu membangun komunikasi bergaya gimik kepada Megawati, karena sudah pasti tidak akan direspons.
"Ya kalau ada yang bilang ingin konsultasi dengan Ibu Megawati, konsultasi terkait kabinet, menurut saya itu cuma gimik-gimik saja."
"Itu enggak perlu lah dan Ibu Megawati pasti enggak menanggapi gaya komunikasi gimik-gimik seperti itu," tegas Masinton.
Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut Partainya Belum Putuskan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Tak hanya itu, Masinton juga menilai gaya komunikasi Gibran tersebut tak menunjukkan ketulusan dan kejujuran.
"Karena itu bukan gaya komunikasi yang tulus, jujur, itu cuma gimik-gimik yang enggak punya makna, dan enggak punya arti tentunya."
"Pasti kalau kita sendiri tidak lah, masa komunikasi dengan Ibu Megawati cuma mau dijadiin gimik gitu lho, ya enggak lah, bukan levelnya begitu," terang Masinton.
Baca juga: Demokrat Bicara Jatah Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran? Kamhar Akui Hak Prerogatif Presiden
Pengamat Politik Sarankan Prabowo-Gibran Wujudkan Kabinet Zaken
Sementara itu, pengamat politik Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Husaini Dani berharap, Prabowo-Gibran diharapkan dapat membentuk atau menyusun kabinet zaken yang berasal dari teknokrat dan kalangan profesional di dalam pemerintahannya.
Kabinet zaken merupakan kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli atau profesional di masing-masing sektor yang dibutuhkan.
Kabinet zaken dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran agar dapat membantu percepatan dan meningkatkan kualitas program-program yang akan dijalankan.
Sekaligus hal ini juga untuk mendapatkan dukungan dan persepsi positif di mata publik. Persepsi dan dukungan yang kuat dari rakyat dibutuhkan oleh sebuah pemerintahan baru.
"Pembentukan kabinet zaken yang berisikan para teknokrat dan kompeten di bidangnya sebagai pembantu presiden akan sangat berguna pada masa pemerintahan mendatang. Orang-orang kompeten ini bisa dari kalangan profesional, akademisi atau teknokrat. "
"Artinya, pemerintahan Prabowo-Gibran jangan hanya mengambil orang partai semata, jikapun dari partai sebaiknya harus memiliki latar belakang kompetensi yang baik," kata Husaini Dani saat diwawancara wartawan, dikutip Jumat (3/5/2024).
Dani menilik beberapa pos menteri yang semestinya diisi oleh profesional. Seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi UMKM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dani juga menilai penting posisi juru bicara presiden yang merupakan kunci komunikasi publik terhadap masyarakat, berasal dari unsur masyarakat sipil, intelektual publik atau dari kalangan media massa.
"Menjadi strategis dan positif di mata publik jika Prabowo dapat merangkul unsur masyarakat sipil seperti aktivis atau intelektual publik yang punya integritas terkait isu kebangsaan dan kenegaraan untuk masuk dalam tim komunikasi dan juru bicara kepresidenan," tutur Dani.
Bagi Dani, konsep kabinet zaken bukan hal baru dalam dunia politik di Indonesia, dalam sejarahnya Presiden Soeharto dan Presiden Megawati pernah membentuk kabinet yang persentase kursi menteri lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dan teknokrat, mengimbangi jumlah menteri yang berasal dari partai politik.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fersianus Waku/Muhammad Zulfikar)