TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengkhawatirkan ada sosok 'toxic' yang bergabung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk lima tahun ke depan.
Luhut mengatakan hal itu saat memberikan sambutan dalam acara Jakarta Futures Forum di Hotel JW Marriot, Jumat (3/5/2024) pekan lalu.
Luhut menyarankan Prabowo menghindari "orang toxic" karena dapat mengganggu pemerintah.
Menko Marves menyebut saran ini merupakan hasil pengalamannya di pemerintahan.
Namun tak dijelaskan siapa sosok toxic dimaksud.
Pernyataan Luhut itu memantik respon dari berbagai kalangan.
Sebagai informasi, toxic secara harfiah adalah racun atau sesuatu yang sangat jahat dan berbahaya.
Jika dilekatkan kepada seseorang 'orang toxic' maka maknanya adalah orang yang memiliki sifat berbahaya atau jahat.
Respon Demokrat
Ketua DPP Parti Demokrat Herman Khaeron sepakat pernyataan Luhut.
Menurutnya, Prabowo-Gibran harus hati-hati dengan orang yang bermasalah.
Herman sendiri mengaku tidak mengerti maksud toxic yang dikatakan Luhut.
Herman lalu bicara soal target di pemerintahan Prabowo-Gibran yang membutuhkan kerja-kerja dari orang yang berkomitmen.
Kata Ketua Umum PAN
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) meyakini bahwa Prabowo pasti akan memilih orang terbaik untuk membantunya di pemerintahan mendatang.
Menurut dia Prabowo memiliki pengalaman dan sumber informasi yang lengkap.
Namun, Zulhas menegaskan kembali bahwa penunjukkan menteri adalah hak prerogatif presiden.
Respons Gerindra
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pesan dari Luhut bakal dipertimbangkan oleh Prabowo Subianto.
Dasco mengatakan Prabowo belum memutuskan seperti apa susunan kabinet yang akan dipimpinya selama lima tahun ke depan.
Lalu siapa yang dimaksud oleh Luhut?
Jika melihat tanggapan politisi PAN dan Demokrat di atas maka terkesan mendukung pernyataan Luhut.
Luhut juga tidak menjelaskan secara rinci apakah sosok toxic itu berasal dari parpol pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 atau parpol yang baru akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo nantinya.
Sebagaimana diketahui koalisi awal parpol pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres adalah Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari empat partai politik di parlemen, yakni Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Sementara ada tiga parpol baru yang kabarnya akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran yakni Nasdem, PKB, dan PKS.
Tiga parpol ini sebelumnya bergabung dalam Koalisi Perubahan yang mengusung Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.
Nasdem dan PKB sudah menyatakan keinginannya bergabung koalisi Prabowo namun PKS sejauh ini masih menemui jalan buntu karena ditolak anggota Koalisi Indonesia Maju terutama dari parpol nonparlemen Partai Gelora.
Dengan bergabungnya PKB dan Nasdem maka setidaknya ada 6 parpol di parlemen pendukung Prabowo-Gibran.
Selain enam parpol yang memiliki kursi di DPR, parpol non-parlemen atau parpol yang tidak memiliki kursi di DPR tapi mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 juga kemungkinan akan mendapatkan jatah kursi menteri atau wakil menteri.
Adapun parpol di luar parlemen seperti PSI, Partai Gelora, PBB, dan Partai Garuda.
Sehingga Pengamat Politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti memprediksi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran diprediksi bakal diisi 11 partai politik.
Menurut Ray jika ada 11 parpol yang mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran maka setidaknya bakal ada 26 kursi menteri untuk partai politik dari total 34 kursi menteri.
Artinya hanya tersisa 8 kursi bagi kalangan non partai atau untuk profesional.
Sementara itu untuk jatah menteri, menurut Ray, nantinya Partai Golkar bisa mendapatkan 5 kursi menteri, Gerindra 5 kursi, Demokrat, PAN, dan titipan menteri Jokowi masing-masing 3 kursi.
Lalu PSI, PBB, NasDem, PKS dan PPP masing-masing mendapatkan 1 kursi menteri.
Sementara itu untuk kemungkinan PKB mendapatkan 2 kursi menteri.(*)