Terlebih kata Habiburokhman, Indonesia merupakan negara yang menjamin demokrasi bagi seluruh masyarakatnya.

Tak hanya itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap rakyat diberikan kebebasan berpolitik dan menjamin perbedaan politik.

Terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku tidak mengerti dengan sikap politik yang dideklarasikan eks capres 03 dari PDIP Ganjar Pranowo bahwa akan berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. 

Herman mengatakan oposisi pemerintah biasanya merupakan sikap partai politik, bukan perorangan.

"Saya belum paham apakah oposisi yang dimaksud oleh GP," ujar Herman kepada wartawan, Selasa (7/5/2024).

Menurut Legislator Komisi VI DPR RI itu, sikap oposisi itu juga merupakan sebuah pilihan bagi parpol. 

"Namun juga sangat tergantung kepada presiden terpilih, apakah diajak bergabung atau tidak," tandas dia.

Bamsoet: Indonesia tak kenal Oposisi

Menyikap langkah Ganjar, Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, justru menyinggung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tak mengenal istilah oposisi.

"Justru itu masalah kebangsaan, masalah pemerintahan dalam format nilai-nilai keindonesiaan kita, seperti apa karena di kita tidak ada istilah oposisi," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Namun, lanjut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, Ganjar-Mahfud bisa membantu pemerintahan meski posisinya tidak di dalam kabinet pemerintahan.

"Ini negara Pancasila, Bung Karno telah menganalkan sistem demokrasi dan sistem politik yang basiknya adalah gotong royong," ujarnya.

"Inti 4 pilar itu adalah gotong royong. Bagaimana kita bisa bergotong royong untuk mencapai tujuan kita bernegara sesuai pembukaan UUD negara kita menuju masyarakat yang adil makmur dan sentosa," tandasnya.

Investasi politik