News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Melihat Peluang Keponakan Prabowo Thomas Djiwandono Jadi Menkeu, Ekonom Singgung Bibit Bebet Bobot

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono. Ekonom senior Dradjad Wibowo menilai sosok Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo Subianto patut diperhitungkan sebagai calon Menteri Keuangan.

Saat bertemu Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (31/5/2024), Tommy sempat menjawab pertanyaan awak media mengenai upaya menjaga defisit negara di bawah 3 persen.

Terkait hal ini, ia berkomitmen untuk mencapai target tersebut.

"Semua target prinsip seperti itu terutama defisit kita akan sesuaikan, maka dari itu kita sinkronisasi salah satunya itu," kata Tommy.

Tommy juga berbicara janji Prabowo yang ingin menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen.

Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Djiwandono di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Rabu,(2/1/2019). (Tribunnews.com/ Taufik Ismail)

Dia bilang, pihaknya pun berupaya untuk mencapai target itu dengan merumuskan sejumlah kebijakan.

"Tentunya di level tim kerja kami selalu bekerja, kami selalu mencoba merumuskan bagimana step-stepnya supaya itu tercapai. Tapi pada prinsipnya sudah koordinasi berjalan dengan baik," ungkapnya.

Lalu, awak media pun bertanya apakah Tommy nantinya akan menjadi Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran.

Sebab, ia sudah menjadi tim sinkronisasi ekonomi dan keuangan.

Terkait hal ini, Tommy pun enggan memberikan tanggapan.

Kedatangannya dan bertugas dalam gugus tugas sinkronisasi Prabowo-Gibran hanya untuk bekerja saja.

"Hahaha itu saya hanya kerja saja," pungkasnya.

Orang Partai Boleh Jabat Menkeu

Pakar ekonomi sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menuturkan posisi Menteri Keuangan tidak melulu dari teknokrat.

Dalam sejarahnya sudah ada beberapa menteri keuangan berlatar belakang politis.

Dan itu tidak dilarang selama orang yang ditunjuk sebagai bendahara negara juga memiliki kompetensi.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini