"Jika target prevelensi sebesar 14,0 persen belum juga tercapai, maka diperlukan upaya extraordinary, yang meliputi pendekatan spasial untuk daerah fokus intervensinya," jelas Said.

Said juga mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional masih di angka lima persen. Padahal, Indonesia ingin naik kasta menjadi negara maju di 2045.

Dia berpendapat hal tersebut bisa dicapai dengan memanfaatkan secara optimal bonus demografi yang akan berakhir di tahun 2036.

"Alih-alih memanfaatkan bonus demografi secara optimal, dukungan anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara belum mampu mengubah rakyat menjadi tenaga kerja terampil, penuh inovasi, dan punya etos kerja tinggi," ungkap Said.

Belum lagi, kata dia, lebih dari separuh angkatan kerja masih lulusan SMP, sehingga tidak bisa diandalkan untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja.

Said menuturkan dalam struktur serapan tenaga kerja, porsi pengangguran tahun 2022 didominasi lulusan SMA sebesar 8,5 persen dan SMK 9,4 persen.

"Mereka yang lulusan SMP ke bawah terserap sebagai tenaga kerja kasar, masuk sektor informal, dan upah murah. Mereka yang lulusan perguruan tinggi masuk ke sektor formal. Data ini memberi arti, mereka yang lulus SMA dan SMK dan tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, kemungkinan besar dari rumah tangga kurang mampu," ucapnya.

Karenanya, Said mendorong perguruan tinggi agar lebih inklusif terhadap keluarga tidak mampu.

Menurutnya, Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat hampir 10 juta penduduk berusia 15-24 tahun atau biasa disebut generasi Z (Gen Z) menganggur, tidak sekolah, tidak bekerja atau tidak mengikuti pelatihan atau Not Employment, Education, or Training (NEET).

Said merinci bahwa dari 44,47 juta penduduk berusia 15-24 tahun pada Agustus 2023, sekitar 22,5 persen atau 9,89 juta masuk dalam kategori NEET.

Dia menegaskan anggaran pendidikan 20 persen dari belanja negara harus mampu memberikan keterampilan anak-anak muda.

Di sisi lain, Said mengatakan pembangunan infrastruktur dan hilirisasi belum mampu mengubah haluan ekonomi, untuk menavigasikan ekspor bernilai tinggi.

"Tingkat investasi untuk menghasilkan barang/jasa belum efisien. ICOR kita tahun 2014 tercatat 5,5. Setelah hampir sepuluh tahun kita menggelorakan pembangunan infrastruktur, skor ICOR kita malah naik di kisaran 6,5 tahun 2023. Padahal negara-negara peers, seperti Malaysia di angka 4,5, Thailand 4,4, Vietnam 4,6, dan Filipina bahkan jauh lebih rendah 3,7," ungkapnya.

Dia menjelaskan dari data tersebut menunjukkan setiap penambahan Rp 1 miliar output dibutuhkan tambahan investasi sekitar Rp 6,5 miliar, sementara negara negara peers hanya di kisaran Rp 3 hingga 4 miliar.