TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PKS dan PDIP kompak soroti rencana Presiden Jokowi menggelar upacara HUT Kemerdekaan RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Agustus mendatang.

Juru Bicara PKS Muhammad Iqbal minta Presiden Jokowi bisa sedikit sabar, tak memaksakan kehendak.

Menurutnya, menggelar upacara HUT ke-79 RI di IKN bukan hal mendesak.

"(Masa pemerintahan) Pak Jokowi kan akan berakhir, saya kira tidak perlu memaksakan upacara (HUT RI di IKN) di masa pemerintahannya. Menurut saya, istana baru saat ini belum urgen," ungkap Iqbal dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, pemerintah saat ini semestinya fokus terhadap kepentingan lain yang lebih urgen, seperti upaya penurunan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa hingga pengurangan pengangguran.

"Tapi kalau membuat istana, itu besar pasak daripada tiang, karena masyarakat banyak yang masih menghadapi masalah," ujarnya.

Iqbal mengatakan, Presiden Jokowi bisa mengganti rencana HUT ke-79 RI di IKN cukup dengan peresmian.

"Pak Jokowi tanda tangan saja prasasti, saya kira selesai," ucapnya.

Lebih lanjut, Iqbal menilai megaproyek IKN harus ditinjau ulang oleh pemerintah selanjutnya.

Pembangunan IKN yang sudah diundang-undangkan, kata Iqbal, tetap perlu dilaksanakan.

Hanya saja, presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bisa mengatur ulang jangka waktu pembangunan.

"Ini sudah dibangun, sudah ketok palu, ya harus dilaksanakan, tapi perlu dilihat urgensinya," ujarnya.

"Proyek ini harus ditinjau ulang, di-review," tegas Iqbal.

Seperti diketahui, Jokowi terus menggenjot proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim).

Satu di antaranya agar pada 17 Agustus 2024, pemerintah bisa menggelar upacara Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN.

Terkait rencana upacara HUT ke-79 RI di IKN Agustus mendatang, Anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP, Sri Rahayu, melontarkan nada pesimis.

Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri PUPR yang juga Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Kamis (6/6/2024).

Awalnya, Sri Rahayu menyebut Komisi V DPR RI belum mengetahui perkembangan detail mengenai pembangunan IKN.

Sebab, selama ini, Otorita IKN bukan mitra kerja dari Komisi V DPR RI.

"Kita di Komisi V ini tidak pernah tahu gambarannya seperti apa sampai detik ini, kita tahunya dari media. Tolonglah barangkali kita diberikan gambaran lewat slidenya," kata Sri di Ruang Rapat Komisi V DPR, Senayan.

"Sarana prasarananya sampai sejauh mana, kemudian bangunan-bangunannya kayak apa," imbuhnya.

Sri Rahayu lantas merasa pesimistis bahwa IKN bisa dimanfaatkan pada Agustus mendatang.

Adapun, untuk diketahui pemerintah menargetkan beberapa fasilitas di IKN sudah bisa dipakai lantaran upacara 17 Agustus direncanakan akan digelar di IKN.

"Yakinkah, kalau ditanya yakinkah kita bisa memanfaatkan pada bulan Agustus pasti jawabnya eksekutif pasti yakin," ucapnya.

"Nah kita ini lihatnya di media, maka kita ini enggak yakin kalau itu mampu untuk dimanfaatkan, padahal Undang-Undangnya sudah harus pindah ke sana," tegasnya.

Lebih lanjut, Sri meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar memberi penjelasan detail mengenai perkembangan pembangunan IKN.

Sementara itu, Basuki Hadimuljono mengungkapkan tidak ada perubahan terkait rencana peringatan kemerdekaan Indonesia yang akan tetap dilaksanakan di IKN.

Basuki menyebutkan pemerintah akan menggelar simulasi peringatan kemerdekaan di IKN dalam waktu dekat.

"Kalau untuk upacara saya kira Pak Mensesneg punya skenario, simulasinya besok akan kita lakukan," ujar Basuki.

Golkar pasang badan

Sementara itu, politisi Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai pembangunan proyek IKN sejauh ini masih sesuai target.

Mundurnya Bambang Susantono dari jabatan Kepala Otorita IKN diyakini tidak akan berpengaruh pada penyelesaian IKN.

"Selama ini apa yang sudah dikerjakan oleh otoritas tersebut sudah sesuai dengan target yang ditentukan oleh pemerintah," kata Anggota Komisi II DPR ini.

Ahmad Doli menyebut tim Otorita IKN sudah terbentuk dengan cukup kuat, sehingga berbagai program dan proyek di IKN dapat berjalan dengan baik. Ia mengaku akan terus memantau proyek IKN.

Apalagi pemerintah berencana melaksanakan upacara HUT RI pada 17 Agustus tahun ini.

Ahmad Doli menegaskan bahwa agenda tersebut akan menjadi momen penting untuk memastikan kelancaran pemindahan Ibu Kota Negara dan keberlanjutan proyek IKN.

"Kita harus memastikan bahwa semua berjalan sesuai rencana dan target, demi suksesnya pemindahan Ibu Kota Negara," katanya.

"Ini adalah langkah penting untuk masa depan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia," tandasnya.

Awal pekan ini, Presiden Joko Widodo kembali ke IKN untuk peletakan batu pertama pembangunan IKN tahap VI yang dihadiri para investor dari berbagai sektor.

Jokowi mengungkapkan bahwa investasi di IKN merupakan langkah strategis untuk mendukung visi Indonesia ke depan.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa Nusantara ini adalah masa depan Indonesia dan investasi di IKN adalah membeli masa depan,” kata Presiden.

Otorita IKN mencatat total investasi di IKN sudah mencapai Rp51,35 triliun.

Pada peletakan batu pertama tahap VI, lima badan usaha sektor pendidikan dan riset serta tiga badan usaha sektor pendukung turut berpartisipasi, dengan total investasi terealisasi Rp1,75 Triliun.