Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Update kasus DPO Harun Masiku, KPK mulai usut siapa-siapa penyokong dana pelarian DPO Harun Masiku.
Disaat bersamaan, muncul kabar Hasto Kristiyanto dicopot dari Sekjen PDIP buntut kasus Harun Masiku.
Apakah Hasto Kristiyanto benar dicopot?
Apakah ada kaitan antara Hasto Kristiyanto dengan pengusutan "sponsor" pelarian Harun Masiku?
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun muncul membantah isu pencopotan Hasto Kristiyanto dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) karena kasus Harun Masiku.
"Enggak ada, enggak ada," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Siapa Penyokong Dana Pelarian Harun Masiku?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengusut pihak yang diduga mendanai pelarian eks caleg PDIP Harun Masiku.
Isu itu sebelumnya diembuskan oleh mantan Penyidik KPK Praswad Nugraha.
"Akan didalami oleh penyidik," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Kamis (27/6/2024).
Sebelumnya Praswad menduga Harun Masiku didanai oleh pihak tertentu dalam pelariannya.
Karena menurut Praswad, seorang buronan butuh uang dalam jumlah besar untuk berpindah-pindah tempat.
Selain itu, ia meyakini Harun Masiku tidak mungkin mengakses sistem keuangan perbankan secara mandiri.
"Buronan Harun Masiku butuh uang tunai yang banyak karena selalu berpindah-pindah dan tidak bisa mengakses sistem keuangan perbankan karena akan langsung ketahuan jika yang bersangkutan mengambil ATM dan lain-lain," kata Praswad, Kamis (27/6/2024).
"Sehingga pasti butuh ada pihak yang backup atau support kebutuhan keuangan Harun Masiku," imbuh Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute ini.
Baca juga: 4 Tahun Sembunyi dari Kejaran KPK, Harun Masiku Pernah Jadi Guru Bahasa Inggris hingga Marbot Masjid
Kata eks pegawai KPK yang tersingkir karena Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ini, Harun dipastikan tidak bekerja karena sedang berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Maka itu, Harun butuh uang dalam pelariannya.
"Harun Masiku tidak bisa bekerja, karena statusnya sedang buron, sehingga pasti tidak ada pemasukan, tanpa dukungan dari pihak tertentu, tidak mungkin dia bisa membiayai pelariannya selama 4,5 tahun terakhir ini," kata Praswad.
Hasto Dicopot dari Sekjen PDIP Karena Kasus Harun Masiku?
Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan, Komarudin Watubun membantah isu pencopotan Hasto Kristiyanto dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) karena kasus Harun Masiku.
"Enggak ada, enggak ada," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Komarudin menegaskan pergantian Sekjen adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan melalui kongres.
Dia mengaku tak memiliki kapasitas untuk berbicara soal pergantian Sekjen partai berlambang banteng moncong putih itu.
"Dan struktur partai sampai hari ini tetap kompak, siap mengawal partai, mengawal ketua umum, mengawal Sekjen, dan mengawal simbol-simbol partai," ungkap Komarudin.
Komarudin mengatakan, kasus Harun Masiku sudah bergulir empat tahun dan kerugian negaranya tidak terlalu besar.
"Nah, kira-kira urusan Masiku ini berapa sih kerugian negara atau siapa yang rugi yang luar biasa di situ," ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI ini menduga kasus Harun Masiku kembali diungkit karena ada pesanan.
"Tetapi ini kan terkesan serangan ke Sekjen, serangan ke partai, kelihatannya. Ada pesan sponsor kan kelihatannya," ucap Komarudin.
Adapun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Hasto terkait kasus Harun Masiku pada Senin (10/6/2024).
Hasto diperiksa selama empat jam. Di sela-sela pemeriksaan, KPK menyita 2 handphone (HP) milik Hasto dan catatan partai melalui stafnya bernama Kusnadi.
Selain itu, 1 milik milik Kusnadi, serta buku tabungan ATM berisi Rp 700.000 juga disita penyidik KPK.
Istana: Mestinya KPK Bisa Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menilai, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menangkap buron kasus suap, Harun Masiku, dalam waktu dekat.
"Mestinya, mestinya bisa (ditangkap dalam waktu dekat)," kata Moeldoko di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Kamis (20/6/2024).
Sebelumnya, KPK telah memeriksa sejumlah saksi yang berkaitan dengan Harun.
Satu di antaranya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Muncul anggapan bahwa pemeriksaan Hasto oleh KPK karena kerap kali mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menanggi isu tersebut, Moeldoko pun dengan tegas membantahnya.
Moeldoko menilai ada pertimbangan hukum yang dilakukan oleh KPK dalam pemeriksaan Hasto.
"Ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain mungkin menjadi pertimbangan KPK," ucap dia.
Baca juga: Tim Penyidik KPK Ingin Mencari Tahu Keberadaan Harun Masiku Lewat Kusnadi Staf Sekjen PDIP Hasto
Lebih jauh, Moeldoko membantah bahwa pemeriksaan Hasto tidak ada arahan dari Presiden Jokowi sama sekali.
"Arahan apalagi," tandasnya.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, sebelumnya menuturkan bahwa pihaknya telah mengetahui keberadaan mantan caleg PDIP itu.
KPK pun berharap bisa segera menangkap Harun Masiku.
"Saya pikir sudah (dideteksi) penyidik."
"Mudah-mudahan saja dalam satu minggu ketangkep. Mudah-mudahan," kata Alex di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
Kasus Harun Masiku
Dalam perkaranya, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina terbukti menerima uang sebesar 19 ribu dolar Singapura dan 38.350 dolar Singapura atau setara dengan Rp600 juta dari Saeful Bahri.
Suap tersebut diberikan agar Wahyu dapat mengupayakan KPU menyetujui permohonan PAW Anggota DPR Dapil Sumatera Selatan I, yakni Riezky Aprilia, kepada Harun Masiku.
Kasus yang menjerat Harun Masiku bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020.
Saat itu, tim satgas KPK membekuk sejumlah orang, termasuk Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU dan orang kepercayaannya yang merupakan mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
Sementara, Harun Masiku yang diduga menyuap Wahyu Setiawan seolah hilang ditelan bumi.
Ditjen Imigrasi sempat menyebut calon anggota DPR dari PDIP pada Pileg 2019 melalui daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I dengan nomor urut 6 itu terbang ke Singapura pada 6 Januari 2020 atau dua hari sebelum KPK melancarkan OTT dan belum kembali.
Pada 16 Januari 2020, Menkumham yang juga politikus PDIP, Yasonna H. Laoly, menyatakan Harun belum kembali ke Indonesia.
Padahal, pemberitaan media nasional menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari 2020 yang dilengkapi dengan rekaman CCTV di Bandara Soekarno-Hatta.
Setelah ramai pemberitaan mengenai kembalinya Harun ke Indonesia, belakangan Imigrasi meralat informasi dan menyatakan Harun telah kembali ke Indonesia.
KPK menetapkan Harun Masiku sebagai buronan atau masuk dalam daftar pencarian orang sejak 29 Januari 2020. (tribun network/thf/Tribunnews.com)