TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR Irwan Fecho mendukung langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang meminta dukungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi laporan keuangan pemerintah pusat.

"Pernyataan pak Prabowo terkait pentingnya peran BPK itu adalah bentuk konsistensi dan komitmen beliau 5 tahun ke depan. Mnjadikan BPK sebagai andalan untuk mengawasi ketat penggunaan uang rakyat," kata Irwan kepada wartawan, Selasa (9/7/2024).

Irwan melihat, sejak dulu Prabowo tidak ingin keuangan negara ada kebocoran dan ingin agar uang rakyat bisa dipertanggungjawabkan.

"Itu sejalan dengan harapan rakyat selama ini. Harus kita dukung bersama," ucapnya.

Oleh sebab itu, Irwan meyakini dengan pengawasan ketat uang rakyat maka akan berdampak pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Prabowo sebesar 8 persen.

"Hal ini juga mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di tanah air," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat.

Sebelumnya, Prabowo sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta BPK mendukung masa transisi pemerintahan.

Menurut Prabowo BPK sangatlah penting dalam mengawasi keuangan pemerintah.

"Insyaallah pasti, ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (8/7/2024).

Prabowo berharap BPK lebih ketat mengawasi laporan keuangan pemerintah pusat. Prabowo tidak ingin ada kebocoran APBN.

"Ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi,  kita tidak menginginkan ada kebocoran, kita tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan, tiap rupiah harus kita amankan,  kita yakinkeun berguna untuk bangsa dan rakyat," kata Prabowo.

Pada kesempatan sebelumnya, Jokowi meminta dukungan BPK serta seluruh komponen bangsa dalam masa transisi pemerintahan ke Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Senin (8/7/2024).

"Bapak ibu, saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto.  Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik," kata Jokowi.

Untuk diketahui masa kepemimpinan Presiden Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober mendatang dan akan digantikan Prabowo Subianto. Menurut Jokowi dukungan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan sehingga membawa kemajuan pada Indonesia.

"Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan sekaligus fleksibilitas dan selalu berorientasi pada hasil," kata Jokowi.

Menurut Jokowi pemerintahan yang ia pimpin saat ini, dan pemerintahan ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK. Sehingga uang rakyat dapat digunakan dengan baik dan dikelola secara transparan dan akuntabel.

Baca juga: Prabowo Dorong BPK Lebih Ketat Awasi Penggunaan APBN

Selain itu pada kesempatan tersebut Presiden juga memerintahkan kepada para Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah untuk menindaklanjuti serta menyelesaikan rekomendasi dari BPK.

"Agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari semakin tahun semakin baik," pungkasnya.