Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik dokumen email yang berisikan proses pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19 dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Penyelidikan dilakukan saat tim penyidik memeriksa saksi Noor Rachmat, Kepala Divisi Hukum di PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistik Indonesia, Senin (22/7/2024) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
"Dipanggil penyidik untuk hadir terkait dokumen email proses pengadaan bansos banpres (bantuan presiden)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto dalam keterangannya.
Sekadar informasi, BGR adalah perusahaan pelat merah yang terseret dalam kasus bansos sebelumnya yaitu berkaitan dengan penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH).
BGR sejatinya telah dibubarkan pada 2021 dan digabungkan ke PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI.
Baca juga: 7 Fakta KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Presiden Tahun 2020, Kerugian Capai Rp125 Miliar
Untuk diketahui, total ada enam juta paket sembako dari bansos Presiden Jokowi yang diduga dikorupsi.
Enam juta paket itu berasal dari penyaluran tahap tiga, lima, dan enam. Masing-masing tahap terdapat dua juta paket sembako.
Adapun modus korupsinya adalah pengurangan kualitas bansos.
"Tahap tiga, lima, dan enam per tahap itu kurang lebih sekitar dua juta paket. Jadi, kalau tiga tahap itu, dikalikan dua juta sekitar enam juta, ya, enam juta paket," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2024).
Baca juga: KPK Ungkap Isi Bansos Presiden yang Dikorupsi, Beras Hingga Biskuit
Sementara itu, total nilai proyek untuk tiga tahap penyaluran bansos presiden yang berujung dikorupsi itu nominalnya hampir Rp1 triliun.
"Untuk nilai kontraknya sendiri totalnya sekitar Rp900 miliar untuk tiga tahap ya," ungkap Tessa.
KPK mengumumkan sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan bansos presiden tahun 2020.
Tepatnya yaitu terkait bansos Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek pada Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020.