TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi momen yang ditunggu jelang pelantikan.

Banyak pihak memprediksi, dalam pertemuan tersebut akan membahas ajakan Prabowo supaya PDIP bergabung ke koalisi pemerintah di bawah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Oposisi itu sebenarnya tidak harus disampaikan terbuka, yang paling penting substansi gerakan oposisi itu. Saya sulit membayangkan kalau mayoritas partai politik berkongsi dengan kekuasaan, jadi checks and balances di DPR saya haqqul yakin wassalam," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno dalam program Satu Meja, di Kompas TV, Rabu (25/9/2024).

Adi menjelaskan, belum pernah terjadi di Indonesia ada partai politik yang menjadi bagian dari kekuasaan pemerintahan, bisa lantak menolak keputusan politik yang bertentangan dengan kehendak rakyat.

"Di Zaman Jokowi, atau zaman SBY sangat jarang kita lihat bahkan tidak ada," ujarnya.

Dirinya lalu memberikan contoh sejumah revisi undang-undang, seperti RUU KPK, RUU ITE hingga Omnibus Law tak ada partai yang lantang menolak.

"Termasuk Revisi UU Pilkada semua hampir setuju, tapi setelah dibatalkan dalam paripurna banyak partai kemudian mengucapkan ini bagian dari perjuangan mereka. Yang  ingin saya katakan ketika partai jadi kekuasaan jangan berharap sikap kritis itu bisa muncul," kata Adi.

Dalam acara tersebut hadir juga sebagai narasumber Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevry Sitorus.

Menurutnya di internal PDIP sendiri saat ini banyak yang memiliki pandangan masing-masing soal bagaimana sikap partai ke depan.

"Di PDIP sendiri banyak pandangan yang belum dipersatukan, meskipun dalam kongres bahwa Ibu Mega diberikan kewenangan penuh. Tapi dinamika dalam partai juga ada," ujarnya.

Deddy menjelaskan bahwa tantangan pemerintah Prabowo-Gibran sangat luar biasa

Namun dirinya menjelaskan, bahwa kerjasama politik bisa dilakukan di dalam atau juga di luar kabinet.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah pihak angkat bicara terkait rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo.

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani, bahkan sudah memberi bocoran.

Puan menyebut, pertemuan dua pentolan partai politik itu bakal digelar secepatnya.

Hal itu diungkapkan Puan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/9/2024).

"Nanti dalam waktu yang secepat-cepatnya dengan waktu yang setepat-tepatnya," ucap Puan.

Ia mengaku, sering bertemu dan berkomunikasi dengan Prabowo.

"Saya sudah berkali-kali bertemu dengan Pak Prabowo," ujarnya.

Ia kemudian membahas peluang PDIP gabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Puan tak menampik adanya peluang partai banteng bergabung dengan pemerintahan mendatang.

Menurutnya, semua kemungkinan bisa saja terjadi.

"Insya Allah, tidak ada yang tidak mungkin," ungkap Puan.

Sebelumnya, Puan juga sempat mengungkap pernyataan senada saat ditanya peluang PDIP gabung pemerintahan Prabowo.

Puan menyebut, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik.

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja," ungkap Puan seusai acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan calon anggota DPR terpilih periode 2024-2029, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9/2024).

"Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja," tegasnya.

Baca juga: Prabowo Subianto Jawab Soal Rencana Pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri

PDIP Belum Putuskan Gabung atau Tidak 

Di sisi lain, Politisi PDIP, Chico Hakim, mengatakan partainya belum memutuskan untuk bergabung atau tidak dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menjelaskan, PDIP baru akan menentukan sikap ke depan setelah Kongres 2025.

"Kemudian kalaupun memang akan ada waktu untuk memutuskan hal strategis berada di dalam atau luar pemerintahan, sesungguhnya kemungkinan besar itu akan diambil di Kongres yang akan baru berlangsung di tahun 2025," ucap Chico Hakim  saat ditemui di kediaman Rano Karno di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2024) lalu. 

Hingga saat ini, kata Chico, PDIP belum memutuskan akan bergabung atau berada di luar pemerintahan Prabowo. 

Menurutnya, PDIP masih fokus untuk memenangkan Pilkada Serentak 2024 di semua daerah. 

"Karena fokus kami adalah Pilkada serentak di 545 daerah Provinsi, Kabupaten, Kota dan kami ingin memenangkan mayoritas dari Pilkada tersebut," ujarnya.

PDIP dan Gerindra Kian Mesra 

Sebelumnya, sinyal bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo semakin kuat setelah keduanya saling berkirim salam. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan Megawati yang terlebih dahulu mengirim salam untuk Prabowo. 

"Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega," kata Muzani.

Muzani menilai, saling kirim salam antara Megawati dan Prabowo menjadi tradisi yang baik antara pemimpin bangsa.

Menurutnya, salam itu sebagai bentuk penghormatan satu sama lain.

"Salam itu adalah doa kebahagian kepada orang yang dituju, saling mendoakan saling pengharapan di antara sesama pemimpin bangsa adalah sesuatu yang baik yang harus menjadi tradisi dalam bersilaturahmi," jelas Muzani.