Sekjen Golkar Berdoa Partainya dapat Jatah 5 Kursi Menteri atau Lebih

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji buka suara soal jatah kursi menteri untuk Partai Golkar.

Kata dia, sejatinya partai berlogo pohon beringin itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih RI Prabowo Subianto soal pemilihan menteri.

Hanya saja, Sarmuji menyebut kalau dirinya berharap agar kursi menteri dari Golkar melebihi dari isu yang saat ini beredar.

Golkar digadang-gadang akan mendapatkan jatah lima kursi menteri di Kabinet mendatang.

"Saya berdoa lebih tapi kan kita tidak tahu Pak Prabowo maunya berapa tapi doa saya mudah-mudahan bisa lebih supaya Partai Golkar bisa berkontribusi secara riil kepada masyarakat," kata Sarmuji saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Lebih lanjut, kata Sarmuji, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah melakukan pembahasan dengan Prabowo Subianto terkait dengan nama menteri tersebut.

Terkait siapa orangnya, dia menyebut yang diusulkan adalah kader-kader yang dinilai memiliki kemampuan mengurus kabinet.

"Di internal Golkar sudah ada komunikasi, Ketua Umum sudah bicara sama Pak Prabowo tapi tentu hak prerogatif ada Pak Prabowo. kita tidak bisa mendahului keputusan Pak Prabowo," kata Sarmuji.

"Tapi kita sudah identifikasi kader kader baik kita yang siap masuk ke dalam kabinet urusan siapa nanti yang masuk kita serahkan kepada pak Prabowo," sambung dia.

Baca juga: Meutya Hafid Dikabarkan Jadi Menkominfo, Sjafrie Calon Menhan, Prabowo Mulai Panggil Calon Menteri

Salah satu nama yang turut diusulkan kata Sarmuji yakni Ketua DPP Partai Golkar sekaligus mantan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Hanya saja, perihal dengan penempatan Meutya nantinya termasuk soal kabar akan ditempatkan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Sarmuji belum dapat memastikan. 

Partai berlogo pohon beringin itu hanya akan menyerahkan seluruhnya kepada Prabowo Subianto selaku pemegang hak prerogatif.

"Yang jelas Bu Meutya dimasukkan dalam daftar usulan tapi posisinya seperti apa nanti presiden terpilih yang menentukan," tandas dia.