Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan menolak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masuk ke kabinet yang dibentuk Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Isu itu beredar menjelang pengumuman kabinet dari pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi soal partainya ditolak Presiden Jokowi untuk masuk ke kabinet pemerintahan mendatang, Ketua DPP PDIP, Puan Maharani meminta awak media untuk mengonfirmasi langsung isu itu kepada Jokowi.
"Tanya Pak Jokowi. Tanya Pak Jokowi," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Di sisi lain, Puan mengatakan pihaknya masih belum bisa merinci apakah PDIP akan segera masuk ke dalam kabinet Prabowo atau tidak.
Puan pun meminta awak media menunggu setelah pelantikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang.
Menanti Pertemuan Prabowo-Megawati
Pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo dikabarkan bakal digelar sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menganggap rencana pertemuan Megawati dan Prabowo adalah hal yang baik.
Politisi asal Yogyakarta itu menilai, PDIP dan Megawati selalu berkeinginan untuk merajut hubungan persahabatan dengan pihak mana pun, termasuk Prabowo yang sempat menjadi rival pada Pilpres 2024 lalu.
Selain itu, Hasto juga menegaskan partai berlambang banteng itu akan melakukan berbagai upaya demi bisa membangun bangsa.
Oleh karena itu, ia berharap pertemuan Megawati dan Prabowo bisa mendorong penyelesaian isu-isu strategis, termasuk masalah pangan dan ekonomi.
Kendati demikian, Hasto mengatakan seluruh keputusan terkait sikap PDIP ke depan tetap ada di tangan Megawati.
Meski sempat menjadi rival pada Pilpres 2024 lalu, hubungan Megawati dan Prabowo disebut masih terjalin dengan baik.
Hasto memastikan selama ini tidak ada permasalahan di antara dua tokoh tersebut.
Ia menyatakan pertemuan Megawati dan Prabowo akan terwujud.
Terkait kapan pertemuan itu diselenggarakan? Hasto menyebut hingga kini PDIP dan pihak Prabowo masih mencari waktu yang tepat.
Hasto kemudian mengungkit Pilpres 2009, saat Megawati dan Prabowo menjadi pasangan capres dan cawapres.
Selain itu, Hasto juga bicara soal desas-desus yang menyebut PDIP bakal mendapat jatah menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Hasto mengatakan, susunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
PDIP disebutnya akan selalu menghormati keputusan Prabowo sebagai presiden terpilih.
Ia berharap, Prabowo benar-benar akan membentuk zaken kabinet atau kabinet yang diisi dari kalangan ahli.
Hasto berpendapat, zaken kabinet sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan di pemerintahan lima tahun ke depan. (*)