Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rahmat W Nugraha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengomentari gemuknya jumlah kabinet menteri pemerintahan Prabowo mendatang.
Diketahui, Prabowo disebut akan membentuk 44 kementerian pada pemerintahan mendatang. Jumlah kementerian tersebut lebih banyak dibandingkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Itu sudah jadi ciri-ciri dari setiap pemerintahan yang terbentuk pada era reformasi. Selalu cenderung membentuk kabinet pelangi," kata Usman Hamid kepada Tribunnews.com di Jakarta, Selasa (15/10/2024).
Kemudian ia menerangkan ada beberapa sebab gemuknya kabinet menteri pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Pertama, memang lemahnya kultur oposisi politik di Indonesia. Terutama karena telah berada lama dibawah pemerintahan otoriter," terangnya.
Jadi, kata Usman, ketika baru mengalami satu demokratisasi, tidak mudah untuk menumbuhkan kultur oposisi politik di parlemen.
Kemudian lanjutnya karena kualitas demokrasi di dalam internal partai politik masih lemah. Sehingga proses kaderisasi tidak memunculkan tokoh-tokoh yang kuat secara umum untuk menjadi figur-figur oposisi.
"Terakhir pendanaan, pendanaan yang tidak mandiri dari partai-partai politik. Akibatnya mengikuti katakanlah kehendak dari mereka yang mendanai," terangnya.
Baca juga: Selain Tak Jamin Keberhasilan, Gemuknya Kabinet Pemerintahan Prabowo Bakal Timbulkan Masalah
Usman menerangkan pendanaan partai politik pada masa Gus Dur diberikan subsidi dari negara. Karena sudah tidak mungkin lagi partai bergantung kepada iuran anggota.
"Pendanaan itu sebenarnya cukup menolong di era Gus Dur, Megawati. Tapi di era SBY tahun pertama dikurangi lagi sampai sekarang. Jadi usaha untuk mendanai partai politik dari negara mengalami kegagalan akibatnya parpol tidak punya kemandirian dalam mengambil keputusan," terangnya.
Diketahui Presiden terpilih RI, Prabowo Subianto telah rampung memanggil sejumlah nama calon menteri ke rumahnya di Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta, Senin (14/10/2024). Total, ada 49 nama yang sudah diajak bicara oleh Prabowo.
Berikut daftar nama tokoh yang dipanggil Prabowo Subianto:
1. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi
2. Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono
3. Istri mantan Direktur Utama Indika Energy Wishnu Wardhana, Widiyanti Putri Wardhana
4. Pegiat HAM, Natalius Pigai
5. Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto
6. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon
7. Politikus Golkar, Nusron Wahid
8. Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf
9. Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait
10. Politikus PKB, Abdul Kadir Karding
11. Wakil Ketua Umum Golkar, Wihaji
12. Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya
13. Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono
14. Sekretaris Pusat Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi
15. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
16. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan
17. Akademisi Satryo Soemantri Brodjonegoro
18.Akademisi, Yassierli 19. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra
20. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia
21. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti
22. Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar
23. Wakapolri Komjen Agus Andrianto
24. Wamen Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni
25. Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang
26. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno
27. Penjabat Gubenur Papua Tengah, Ribka Haluk
28. Politikus Demokrat, Iftitah Sulaeman
29. Politikus Golkar, Maman Abdurrahman
30. Akademisi Prof Rachmat Pambudy
31. Sekjen Menteri Perdagangan, Budi Santoso
32. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
33. Sekjen Kementerian PUPR, Raden Dodi Priyono
34. Dirjen Planologi KLHK, Hanif Faisol Nurofiq
35. Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin
36. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar
37. Menteri Pertanian,Andi Amran Sulaiman
38. Menteri BUMN, Erick Thohir
39. Menpora, Dito Ariotedjo
40. Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin
41. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
42. Menteri Keuangan, Sri Mulyani
43. Mantan Istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica TAN
44. Dewan Komisaris PLN, Dudy Purwagandhi
45. Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas
46. Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Donny Ermawan Taufanto
47. Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani
48. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra
49. Politikus Golkar, Meutya Hafid