TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tanggal 20 Oktober 2024 Prabowo Subianto akan dilantik sebagai presiden. Prabowo dilantik di saat daya beli melemah dan proporsi kelas menengah di negeri ini turun secara signifikan dari 57,33 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 47,85 juta jiwa pada tahun 2024.

Baca juga: Ditanya soal Kemungkinan Pertemuan Prabowo-Megawati akan Terlaksana Besok, Puan Maharani: InsyaAllah

Menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah diantaranya dengan meningkatkan peran dunia perbankan lewat pengucuran kredit/pembiayaan demi mendorong tumbuhnya investasi, tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

"Untuk itu diperlukan adanya affirmative action dari pihak pemerintah dan dunia perbankan karena selama ini jumlah kredit/pembiayaan yang dikucurkan oleh dunia perbankan kepada UMKM pada tahun 2024 baru berada pada angka 20 persen dari total kredit/pembiayaan padahal jumlah pelaku UMKM sekitar 64,2 juta  atau 99,99 persen dari total pelaku usaha yang ada," ujar Anwar dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Rabu(16/10/2024).

Baca juga: Anies dan Ganjar Akan Hadiri Pelantikan Prabowo, Bagaimana dengan Cak Imin dan Mahfud MD?

Sementara lanjut Anwar, usaha besar yang jumlah pelakunya hanya 0,01 persen atau 5.550, mendapat 80 persen dari total kredit/pembiayaan yang ada. Hal ini tentu sangat tidak kita harapkan apalagi kita punya mimpi untuk menjadi negara maju.

"Untuk itu kita berharap kepada pemerintahan Prabowo agar dapat meningkatkan persentase kredit/pembiayaan kepada UMKM ini secara lebih signifikan lagi misalnya mencapai angka sekurang-kurangnya 50-60 persen dari total kredit/pembiayaan yang disalurkan," kata Anwar.

Ketua PP Muhammadiyah ini juga menjelaskan apabila hal tersebut bisa terjadi maka pengelompokan pelaku usaha di negeri ini tentu akan bisa seperti di Singapura dimana tidak ada lagi kelompok usaha mikronya karena mereka sudah naik kelas ke kelompok usaha kecil dan menengah sehingga diharapkan struktur dan bentuk dunia usaha bakal berubah dari yang tadinya seperti piramid menjadi seperti belah ketupat.

Baca juga: Puan Maharani Sebut PDIP Solid Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Dimana usaha kelas atas sekitar 2 persen,  menengah 95 persen dan kelas bawah 3 persen sehingga dengan demikian diharapkan kesenjangan dan perbedaan  sosial ekonomi  yang terjadi selama ini terutama antara penduduk asli dan non penduduk asli akan bisa dipersempit sehingga diharapkan ikatan batin diantara sesama warga bangsa akan semakin baik dan kuat," kata Anwar.

"Hal demikian tentu saja sangat  diperlukan sebab dengan persatuan dan kesatuan itulah kita akan dapat menggapai cita-cita kita bagi terwujudnya  negeri ini menjadi negeri yang maju dan berkeadilan dimana rakyatnya hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia," tutup Anwar.

Baca juga: Ketua MPR: Wakil Presiden RI ke-6 Akan Hadir dalam Pelantikan Prabowo-Gibran