Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Natalius Pigai, S.I.P., menjabat sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) di era Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Natalius Pigai lahir 25 Juni 1975 di Paniai, Papua Tengah.
Nama Natalius Pigai dikenal sebagai salah satu aktivis di Indonesia.
Natalius Pigai merupakan seorang aktivis asal Papua.
Pria kelahiran Paniai ini adalah Alumni Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" (STPMD "APMD") Yogyakarta, seperti dikutip dari Tribunnewswiki.
Menteri HAM era Kabinet Merah Putih ini merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi selama 15 tahun di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di masa kepemimpinan Al Hilal Hamdi dan Jacob Nuwa Wea tahun 1999-2004.
Dia menduduki posisi sebagai Staf Khusus Menteri di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.
Natalius Pigai juga pernah tercatat sebagai anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2012-2017.
Yang mencengangkan, Natalius Pigai pun pernah menjadi Juru Parkir di Kementerian Transmigrasi RI.
Pendidikan
Natalius Pigai adalah lulusan Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa di Yogyakarta.
Baca juga: VIDEO Kala DPR Cecar Menteri HAM Natalius Pigai Soal Minta Anggaran Rp 20 Triliun: Harus Realistis!
Di tempat itulah Natalius Pigai mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintah (S.I.P.), mengutip Kompas.com.
Pada 2003, ia mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005.
Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.
- Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" (STPMD "APMD") Yogyakarta (1999)
- Pendidikan Statistika di Universitas Indonesia (2004)
- Pendidikan Peneliti di LIPI (2005)
- Kursus Kepemimpinan di LAN (2010 - 2011)
Riwayat Karier
- Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997 - 2000)
- Staf di Yayasan Cindelaras/YACITRA (1998)
- Ketua Lembaga Studi Renaissance (1998 - 2000)
- Staf di Yayasan Sejati (1999 - 2002)
- Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Menakertrans (1999 - 2004)
- Anggota Komnas HAM RI (2012 - 2017)
Baca juga: Rapat Perdana di DPR, Natalius Pigai: Saya Jadi Menteri Bukan karena Saya Oposisi
Karya
- Anak Indonesia Teraniaya: Status kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia
- Tenaga Kerja Penyandang Cacat
- Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua
- Migrasi Tenaga Kerja Internasional
Harta Kekayaan
Dikutip dari TribunTimur, berikut adalah harta kekayaan Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Seperti yang diketahui, Natalius Pigai resmi dilantik hari ini di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).
Kekayaan Natalius Pigai terdaftar di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 9 Juli 2019.
Pigai melaporkan harta kekayaannya saat menjadi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diketahui total, Pigai memiliki harta kekayaan Rp 4 Miliar lebih.
Berikut adalah rincian lengkap harta kekayaan Natalius Pigai:
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp 0
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 300.000.000
1. MOBIL, CRV JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI 300.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp 70.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp 2.000.000.000
Baca juga: Banyak Nomenklatur Baru, Sejumlah Menteri Prabowo Bingung Berkantor Dimana
E. KAS DAN SETARA KAS Rp 2.000.000.000
F. HARTA LAINNYA Rp 0
Sub Total Rp 4.370.000.000
II. HUTANG Rp 0
III. TOTAL HARTA KEKAYAAN (I-II) Rp 4.370.000.000
Kontroversi 20 Triliun
Natalius Pigai menjadi sorotan karena pernyataannya yang menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.
Menteri HAM ini mengaku punya banyak program pembangunan HAM. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Kementerian HAM mempunyai anggaran hingga Rp 20 triliun, seperti dikutip dari Kompas.
Pigai menyebutkan, salah satu keinginannya adalah membangun universitas HAM bertaraf internasional yang dilengkapi laboratorium HAM dan rumah sakit.
"Soal Anggaran: 1. Saya mau bangun Universitas HAM bertaraf International terpadu dengan Pusat Studi HAM (Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia dan Kawasan Amerika ), Laboratorium HAM termasuk forensik, Rumah Sakit HAM dll," tulis Pigai melalui akun resmi media sosial X @NataliusPigai2, Rabu (23/10/2024).
Pigai bercita-cita agar universitas itu dipimpin oleh orang Indonesia yang punya kapasitas berkelas dunia di bidang HAM.
Selain itu, Pigai juga ingin mengadakan program kesadaran HAM di 78.000 desa.
Menurut dia, isu HAM perlu dibumikan untuk mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang HAM.
"Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang, mengubah mindset," kata Pigai.
Untuk menjalankan program tersebut ia berencana membentuk 83.000 kelompok dan 1.007 tim yang akan mengoordinasikan kelompok itu.
Pigai menuturkan, jika setiap kelompok mendapat dana Rp100 juta, program ini membutuhkan Rp8,3 triliun.
"Dari 83.000 kelompok yang basisnya itu diperdesaan yang kita siapkan. Satu kelompok atau satu wilayah saya kita kasih 100 juta, maka (buruh) 8,3 triliun pak. Ini tuh untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah," ujar dia.
Pigai mengeklaim masih punya lebih dari 100 program untuk dijalankan selama menjabat sebagai Menteri HAM.
"Untuk mencapai 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru satu program saja udah 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut 1,3 triliun maka sudah 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 prigram yang saya siapkan," kata dia.
Sebelumnya, Pigai menyebut Kementerian HAM butuh anggaran Rp 20 triliun untuk dapat menyusun program pembangunan HAM.
"Kenapa Presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi, rombak itu anggaran, dari Rp 20 triliun ke Rp 64 miliar. Tidak bisa, tidak tercapai visi misi Presiden," ucap Pigai, Senin (21/10/2024) lalu.
Menteri HAM Natalius Pigai mengungkapkan alasannya membutuhkan tambahan anggaran dari yang tadinya Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Kamis (31/10/2024).
Pigai mengeklaim punya banyak kebutuhan sehingga anggaran Kementerian HAM perlu ditambah, salah satunya adalah penambahan jumlah pegawai di Kementerian HAM.
"Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf pak. Dengan adanya struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai di dalam rapat Komisi XIII DPR RI, Jakarta, Kamis (31/10/2024), masih dikutip dari Kompas.
"Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari 1,2 trilun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan," ujar dia.
(TRIBUNNEWS.COM/Ika Wahyuningsih)
Baca berita terkait di sini