News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Judi Online

Komisi III DPR Minta Kapolri Jalankan Perintah Presiden Prabowo Berantas Judi Online ke Akarnya

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Senin (11/11/2024). Kejahatan terkait Sumber Daya Alam (SDA), judi online dan narkoba adalah musuh negara, Kapolri diminta tindak tegas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai NasDem Rudianto Lallo, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tegas menindak kejahatan terkait Sumber Daya Alam (SDA), judi online (Judol), dan narkoba.

Hal ini sebagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa pidato politiknya yang menegaskan bahwa kejahatan terkait Sumber Daya Alam (SDA), judi online (Judol), dan narkoba adalah musuh negara, 

“Karena dia (Kejahatan SDA, Judol, Narkoba) musuh negara maka saya tekankan tadi ke Kapolri untuk mengatensi perintah presiden,” kata Rudianto kepada wartawan seusai rapat kerja Komisi III dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kompleka Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).


Menurut Rudianto, pidato dan arahan Presiden seharusnya menjadi pedoman dalam kebijakan penegakan hukum, khususnya bagi Polri sebagai aparat negara. 

Dia juga menekankan bahwa ada potensi kerugian besar yang bisa diselamatkan jika masalah ini dapat dituntaskan.

Terutama terkait kebocoran SDA dan peredaran judi online dan narkoba yang masih marak.

"Karena Pak Prabowo mengatakan itu musuh negara, maka kasus yang saat ini ditangani termasuk di Kemenkomdigi, harusnya menjadi, dibongkar sampai ke akar-akarnya,” ucapnya.

Kapoksi Fraksi Nasdem Komisi III DPR RI ini juga menyatakan bahwa Polri perlu mengungkap jaringan besar yang mendalangi praktik-praktik ilegal seperti judi online dan narkoba. 

Baca juga: Kapolri: Polisi yang Bekingi Judi Online akan Dipidana 

Legislator Dalil Sulawesi Selatan I dari fraksi Nasdem ini pun menyoroti bahwa tidak hanya individu dengan jabatan rendah yang terlibat, tetapi kemungkinan ada pelindung dari kalangan pejabat besar atau oknum abdi negara yang turut terlibat dalam praktik-praktik tersebut.

“Inilah yang menjadi tantangan bagi Pak Kapolri dalam rapat kerja tadi, di samping bicara umum soal netralitas polri dalam menghadapi pilkada, kemudian bicara rekrutmen polri yang transparan dan sebagainya,” tandasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini